Orde Baru adalah era dalam sejarah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada periode ini, wacana democrasi Pancasila sering kali disuarakan oleh pemerintah. Pendekatan ini diusung sebagai upaya untuk mengatasi krisis politik dan memperkuat Pancasila sebagai Ideologi Negara. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru kerap kali menyimpang dari prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyimpangan ini.
Konsentrasi Kekuasaan
Salah satu penyimpangan terbesar dalam pelaksanaan budaya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang, yaitu Presiden Soeharto. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang menekankan pada pembagian kekuasaan dan partisipasi semua elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Kurangnya Kebebasan Pers
Prinsip demokrasi menghargai kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Sayangnya, pada masa Orde Baru, pemerintah kerap kali melakukan sensor terhadap media. Kondisi ini membatasi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang objektif dan menyatakan pendapatnya.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
Selama Orde Baru, banyak pelanggaran HAM terjadi, mulai dari penangkapan dan penahanan politik, penekanan terhadap kebebasan berpendapat, hingga kasus pembunuhan dan penghilangan paksa. Penyimpangan ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang harus menghargai hak asasi setiap warga negara.
Dominasi Partai Golkar
Partai Golkar, yang dianggap sebagai ‘mesin politik’ Soeharto, mendominasi parlemen selama Orde Baru. Hal ini menciptakan kondisi yang tidak sehat dalam sistem demokrasi, dimana satu partai memiliki pengaruh yang tidak seimbang dalam proses pengambilan keputusan.
Rezim Otoriter
Sifat otoriter rezim Orde Baru, ditandai dengan penekanan terhadap oposisi dan ketidakmampuan untuk menerima kritik dan saran, merupakan bentuk penyimpangan lainnya dari prinsip demokrasi Pancasila.
Penyimpangan-penyimpangan ini membuat pelaksanaan budaya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru terdistorsi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun demokrasi dapat menjadi konsep yang indah dalam teori, implementasi yang salah dapat merusak nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Utamanya dalam berdemokrasi ala Pancasila, yang sejatinya harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur yang ada dalam Pancasila.
