Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan manusia, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Aspek kunci dalam hal pembangunan di sebuah negara, konsep ini mengedepankan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lantas, apakah Indonesia sudah menerapkan pembangunan berkelanjutan?
Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Indonesia telah menggabungkan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan nasional. Misalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Kebijakan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Salah satu komitmen Indonesia terkait pembangunan berkelanjutan adalah dengan menjadi salah satu negara yang meratifikasi Paris Agreement yang menekankan kepada negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menerapkan kebijakan ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Indonesia juga telah mengembangkan berbagai strategi dan program untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dirumuskan oleh PBB, yang mencakup 17 tujuan dan 169 target. Beberapa di antaranya adalah Program Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, serta Program Adipura untuk literasi lingkungan hidup.
Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
Dalam praktiknya, implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Hal ini mempengaruhi penerapan konsep ini secara menyeluruh, sehingga tidak semua sektor terlibat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Kedua, potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terdapat kecenderungan bahwa upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi sering kali tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Contohnya adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, dan pencemaran.
Ketiga, kendala kelembagaan dan pengawasan. Penegakan hukum yang lemah dan tata kelola pemerintahan yang kurang efektif menjadi hambatan dalam upaya menerapkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, adanya korupsi dan kolusi di berbagai sektor juga mempersulit penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah positif dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan nasional dan komitmen internasional. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal pemahaman, keterlibatan sektor swasta, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional untuk menjamin keselarasan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Sepanjang upaya tersebut terus diupayakan secara menyeluruh, Indonesia bisa mencapai pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kebutuhan generasi saat ini dan mendatang.
