Dalam konteks sejarah Indonesia, pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah peristiwa yang memiliki dampak mendalam terhadap tatanan sosial dan politik negara ini. Penyelesaiannya di berbagai daerah sering kali mirip, mencakup sebuah kombinasi penekanan militer dan pendekatan negosiasi. Namun, perlakuan terhadap DI/TII di Aceh memiliki keistimewaan tersendiri yang jauh berbeda dari pendekatan yang diterapkan di daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
Aceh, daerah yang dikenal dengan identitas keislamannya yang kuat dan sejarah perjuangan yang panjang, menangani peristiwa DI/TII dengan cara yang sangat unik. Keistimewaan penyelesaian DI/TII di Aceh tersebut mencakup beberapa aspek, yang beberapa diantaranya akan dijelaskan di bawah ini.
Pendekatan Damai Dalam Penyelesaian Konflik
Salah satu aspek yang membedakan penyelesaian DI/TII di Aceh adalah pendekatan damai yang menjadi pilihan utama. Kenyataannya, dari tahun 1953 hingga 1962, Aceh berada dalam status Daerah Operasi Militer (DOM) untuk mengatasi ancaman DI/TII. Meski demikian, pemerintah memilih negosiasi, bukan kekerasan, sebagai solusi utama. Salah satu contoh perjanjian damai yang berhasil adalah Perjanjian hasil Konferensi Meulaboh 1962 antara pemerintah dan DI/TII yang mengakhiri perang ini.
Pengakuan Terhadap Spesialisme Aceh
Pemerintah pusat memberi pengakuan terhadap “status khusus” Aceh. Otonomi khusus yang diakui Pemerintah Pusat atas Aceh menjadi instrumen penting dalam penyelesaian konflik DI/TII. Dalam status ini, Aceh diberi hak istimewa serta kewenangan lebih dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri.
Akulturasi Budaya dan Agama
Aceh, sebagai daerah dengan akar keislaman kuat, menggunakan agama sebagai pemersatu dan penyelesai permasalahan. Aceh juga terkenal dengan adat dan budayanya yang kental, baik itu dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun hukum. Ini menjadi instrumen penting dalam penyelesaian DI/TII.
Reintegrasi Sosial dan Ekonomi
Upaya reintegrasi sosial dan ekonomi menjadi bagian integral dari penyelesaian DI/TII di Aceh. Terbukti bahwa melalui proses-reintegrasi ini, mantan anggota DI/TII dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat dan mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi dan sosial Aceh.
Jadi, jika disederhanakan, keistimewaan penyelesaian DI/TII di Aceh berasal dari pendekatan damai, pengakuan status khusus, akulturasi budaya dan agama, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. Pendekatan ini telah menunjukkan hasil positif dan memberikan pelajaran berharga bagi penyelesaian konflik serupa di masa depan.
Jadi, jawabannya apa? Keistimewaan penyelesaian DI/TII di Aceh adalah pendekatan yang jauh lebih inklusif, menghargai karakteristik dan keunikan lokal, serta menggunakan pendekatan damai daripada kekerasan dalam penyelesaian konflik ini. Dengan cara ini, Aceh telah menunjukkan bahwa ada jalan yang lebih positif dan berkelanjutan untuk menyelesaikan konflik dan membangun kembali daerah pasca-konflik.
