Aksi demonstrasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Mengutip dari Undang-Undang Dasar 1945, berdemonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diakomodir dalam UUD 1945. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berbicara, dan menyuarakan pendapat mereka dalam bentuk demonstrasi yang damai dan menjunjung tinggi hukum.
Pada bulan Oktober 2020, Indonesia dikejutkan dengan serangkaian aksi demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi ini merupakan respon dari warga masyarakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law. Sebagaimana diketahui, UU Omnibus Law merupakan UU yang mengubah berbagai peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Dampak dari serangkaian aksi demonstrasi tersebut cukup signifikan. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kerusakan fasilitas publik. Di Jakarta, kota yang menjadi episentrum serangkaian aksi demonstrasi, tercatat 25 halte Trans-Jakarta mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat. Kerusakan ini bukan hanya merugikan pemerintah sebagai penyedia fasilitas, tapi juga merugikan pengguna fasilitas umum yang jumlahnya mencakup jutaan orang.
Menurut data yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kerugian akibat aksi demonstrasi di Jakarta tersebut diperkirakan mencapai Rp 65 miliar. Angka yang cukup besar dan tentunya menjadi pertimbangan bagi semua pihak, terutama pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini.
Dalam konteks ini, demonstrasi sebagai hak konstitusional warga negara harus juga diimbangi dengan kesadaran akan kepentingan publik yang lebih besar. Perlunya adanya mekanisme dialog yang efektif antara pemerintah dan masyarakat harus menjadi prioritas, untuk mencegah terulangnya kerusakan fasilitas publik dan kerugian materiil yang tidak sedikit.
Jadi, jawabannya apa? Solusi yang paling mungkin adalah menciptakan ruang dialog yang lebih komprehensif dan efektif antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan perumusan strategi dan solusi yang dapat memenuhi kepentingan dan kesepakatan semua pihak. Menghargai hak konstitusional warga untuk berdemonstrasi sambil menjaga keberlangsungan fasilitas publik adalah langkah pertama ke arah solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.
