Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Korupsi menghancurkan perekonomian, menyebabkan kesenjangan sosial, serta merusak sistem demokrasi. Kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi negara.
Anggota DPR sebagai wakil rakyat sejatinya memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dan bertindak sesuai dengan hukum dan etika. Tindak korupsi yang dilakukan justru menunjukkan bahwa mereka telah melanggar kewajiban tersebut. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan etika.
Jika dikaitkan dengan Pancasila, tindakan korupsi oleh anggota DPR adalah pelanggaran terhadap sila ke-5, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini memaparkan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar bagaimana negara harus bertindak dalam mengatur distribusi sumber daya dan menjalankan otoritasnya. Tindakan korupsi jelas mencerminkan ketidakadilan karena hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan negara, sementara mayoritas rakyat lainnya hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan.
Selain itu, korupsi juga bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Setiap individu harus memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab, termasuk dalam hal memiliki dan menggunakan kekayaan negara.
Anggota DPR yang melakukan korupsi jelas melanggar dua sila yang fundamental dalam Pancasila. Mereka tidak saja menciderai nilai-nilai keadilan dan kemanusian, tetapi juga mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara dan wakil rakyat.
Pada akhirnya, upaya pemberantasan korupsi oleh anggota DPR dan pejabat publik lainnya harus dilakukan secara tegas dengan dukungan penuh masyarakat. Sebab, korupsi adalah musuh bersama yang harus diberantas tidak hanya untuk kemakmuran negara, tetapi juga untuk menjaga integritas Pancasila sebagai dasar negara.
