Akuntabilitas adalah konsep dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut hukum demokrasi, pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya dan masyarakat berhak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat dipandang sebagai kontrak antara pemerintah dan masyarakat yang diwakili oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pada dasarnya, kontrak ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang diwakili oleh ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen layanan publik memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan tersebut dan memberikan evaluasi atau tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan.
Salah satu ciri kontrak ini adalah saling mempertahankan kepercayaan dan keterbukaan. Dengan kata lain, pemerintah harus bersikap transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sedangkan masyarakat harus menjaga kepercayaan mereka kepada pemerintah dengan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
Fungsi pengawasan ini sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah, karena masyarakat yang diwakili oleh ASN memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja pemerintah. Dengan begitu, pemerintah dapat melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap kinerjanya, serta melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja jika diperlukan.
Selain itu, ciri lain dari kontrak ini adalah adanya pertukaran nilai atau imbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Biasanya, pertukaran nilai ini berupa pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah dan adanya dukungan serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
Secara keseluruhan, konsep akuntabilitas sebagai kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi dan pemerintah yang diwakili oleh ASN dengan masyarakat adalah hal yang sangat penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah harus menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan berintegritas.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwa akuntabilitas adalah kontrak antara pemerintah dengan aparat birokrasi dan pemerintah yang diwakili oleh ASN dengan masyarakat, dan salah satu ciri kontrak tersebut adalah adanya kepercayaan, keterbukaan, pengawasan, serta pertukaran nilai atau imbal balik antara kedua belah pihak.
