Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berupaya mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di berbagai aspek kehidupan bernegara. Salah satu perwujudan tersebut terlihat dalam pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ketiga lembaga ini memiliki peran masing-masing dalam sistem pemerintahan Indonesia dan berfungsi sebagai penjaga kepentingan masyarakat dan konstitusi.
Dewan Perwakilan Daerah
Pendirian DPD merupakan respons terhadap tuntutan untuk lebih mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional. DPD ini memiliki fungsi representatif, yaitu mewakili dan membela kepentingan daerah provinsi di level pemerintah pusat. Ini mencerminkan nilai sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permasyarakatan/ Permusyawaratan or Perwakilan, dimana pemerintah daerah memiliki hak untuk ikut serta langsung dalam proses pengambilan keputusan nasional.
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi. Lembaga ini memiliki wewenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi. Tugas utamanya adalah memastikan setiap perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang ditetapkan dalam konstitusi. Ini mencerminkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hukum dan keadilan berpijak pada nilai-nilai universal dan kebenaran yang mutlak.
Komisi Yudisial
Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengawas perilaku hakim dan mengusulkan nama calon Hakim Agung. Lembaga ini memantau dan memastikan agar perilaku hakim selaras dengan standar etika dan profesionalisme, menghindari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Ini mencerminkan nilai Pancasila sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila ketiga, Persatuan Indonesia, di mana perlakuan yang adil dan sama dijamin untuk setiap warga negara tanpa memandang apapun latar belakangnya oleh hakim yang bebas dan merdeka.
Ketiga lembaga ini berperan penting dalam memastikan setiap aspek kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial adalah bentuk konkrit dari nilai-nilai Pancasila dalam bidang pemerintahan dan hukum.
Jadi, jawabannya apa? Lebih dari sekadar lembaga negara, DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial adalah lambang komitmen Indonesia untuk mewujudkan Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
