Publik berhak mengetahui dan mempertanyakan perilaku pejabat publik. Momentum tersebut ada di titik pola perilaku para pejabat publik yang secara tidak wajar memperkaya diri sendiri. Perilaku tersebut tidak hanya menunjukkan sikap individual pejabat tersebut, tetapi juga menjadi indikator dari kesehatan sistem pemerintahan dan legislatif di suatu negara.
Menyalahi Etika dan Prinsip Profesionalisme
Pejabat publik, seperti nama mereka, berfungsi melayani publik sebanyak mungkin. Untuk melakukan ini, mereka harus menempatkan kepentingan masyarakat di atas semua else. Ketika mereka gagal melakukan ini dan bukannya secara tidak wajar memperkaya diri sendiri, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka telah menyalahi etika dan prinsip profesionalisme. Seharusnya, pejabat publik bekerja keras untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Mengkhianati Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik adalah aset paling berharga bagi pejabat publik. Sebab, tanpa kepercayaan ini, pejabat tersebut tidak dapat menjalankan tugas mereka secara efektif. Tindakan pejabat publik yang secara tidak wajar memperkaya diri sendiri menunjukkan bahwa mereka telah mengkhianati kepercayaan publik. Mereka menyalahgunakan posisi dan kuasa mereka untuk tujuan pribadi, bukan untuk kepentingan masyarakat yang mereka layani.
Indikator Korupsi
Pelaku pejabat publik yang secara tidak wajar memperkaya diri sendiri, menunjukkan bahwa mereka telah terlibat dalam praktik korupsi. Korupsi tidak hanya merusak kredibilitas individu tersebut, melainkan juga melemahkan sistem pemerintahan dan menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Kondisi ini menghasilkan masyarakat yang semakin tidak percaya dengan sistem pemerintahan.
Menghambat Pembangunan Nasional
Pelecehan kekayaan dan posisi oleh pejabat publik dapat menghambat perkembangan dan pembangunan nasional. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk proyek publik, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain yang penting, berakhir di tangan individu dan bukan di komunitas di mana mereka seharusnya bermanfaat.
Untuk mencegah praktik ini, perlu adanya pengawasan yang ketat, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang efektif. Publik memiliki peran penting dalam pelaporan dan pemantauan perilaku pejabat publik. Dengan kerja sama yang erat antara masyarakat dan pemerintah, stagnasi dalam pembangunan dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.
