Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia kadang dipandang sebagai problematik oleh berbagai kalangan. Karakteristiknya sering diperdebatkan, apakah MK retoris atau analitis, apakah putusannya reflektif atau reaktif. Kali ini, putusan MK yang beredar menjadi panggung yang cukup ramai dalam diskursus politik tanah air. Satu nama yang turut menyorotinya adalah Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra, salah satu tokoh politik senior di Indonesia, mencurahkan pendapatnya terkait putusan MK tersebut. Dia meminta Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo dan seorang politisi muda yang sedang naik daun, untuk tidak mengambil kesempatan menjadi calon wakil presiden pada pilkada mendatang yang akan disandingkan bersama Prabowo Subianto.
Harapannya bukan tanpa alasan. Menurut Yusril, mengikuti petualangan politik adalah langkah yang harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya hukum dan regulasi yang ada. Dia menyerukan agar setiap politisi, termasuk Gibran, harus menerima dan mengakui bahwa putusan MK sangat berpengaruh pada proses politik Indonesia.
Gibran Rakabuming Raka merupakan sosok baru dalam dunia politik Indonesia. Pemilihan kepala daerah di Solo, Kota kelahirannya, menjadi pintu gerbang pertama Gibran dalam berpolitik. Kini, dia diminta oleh Yusril untuk mengerem langkahnya demi menjaga proses demokrasi. Menurut Yusril, seorang politisi muda seperti Gibran perlu mendalami dan memahami lebih lanjut tentang proses politik di Indonesia sebelum melangkah lebih jauh.
Selain meminta Gibran untuk berhati-hati, Yusril Ihza Mahendra juga memberikan saran kepada Prabowo Subianto. Dimana mantan rival Joko Widodo ini harus tetap berkomitmen pada visi dan misinya dalam perjuangan politiknya. Seorang Prabowo yang sudah berpengalaman di dunia politik ini diharapkan mampu sebagai pelopor dalam menjaga proses demokrasi di Tanah Air.
Dengan situasi politik saat ini, keputusan MK yang dianggap problematik ini menjadi bahan perdebatan. Ada yang merasa bahwa putusan tersebut perlu diverifikasi dan diperjelas konteksnya. Sementara itu, ada beberapa yang merasa perlu adanya perubahan dalam sistem hukum dan politik karena putusan tersebut. Apapun hasil debat dan situasi politik yang terjadi, problematik atau tidak, putusan MK tetap menjadi fondasi dalam berjalannya roda demokrasi Indonesia.
Jadi, jawabannya apa? Respon dan tanggapan terhadap situasi ini sangat ditentukan oleh bagaimana pemahaman dan sikap setiap individu, khususnya para pemimpin dan politisi, terhadap putusan MK tersebut dan proses politik di Indonesia.
