Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian integral dalam sistem pelayanan publik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ASN harus tunduk dan patuh terhadap kode etik yang telah ditetapkan. Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tentang ASN menetapkan beberapa peraturan yang mempengaruhi perilaku ASN, termasuk kode etiknya.
1. Tingkat Integritas Tinggi
Menurut Undang-Undang ASN, perilaku ASN harus ditandai dengan integritas yang tinggi. Artinya, ASN harus jujur dan tidak korupsi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, ASN harus selalu bertindak sejalan dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
2. Netralitas
ASN diharuskan untuk selalu bersikap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti ASN tidak boleh mendukung atau memberi preferensi kepada pihak manapun berdasarkan afiliasi politik, agama, ras, atau kelompok sosial.
3. Profesionalisme
ASN harus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme. Hal ini mencakup pemahaman yang kuat tentang tugas dan tanggung jawab, keahlian teknis yang memadai, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik.
4. Pelayanan Publik yang Berkualitas
Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, ASN harus selalu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. ASN juga harus senantiasa berupaya memastikan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Tanggung Jawab Sosial
ASN diperlukan untuk memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Artinya, ASN harus memahami dan peduli terhadap isu-isu sosial dan meresponsnya dengan tindakan yang tepat dan bertanggung jawab.
Berikut ini adalah bentuk perilaku dalam kode etik menurut Undang-Undang ASN yang paling tepat adalah komitmen ASN yang tinggi dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar perilaku seperti integritas, netralitas, profesionalisme, pelayanan publik yang berkualitas, dan tanggung jawab sosial. Semua ini bertujuan untuk mencapai pelayanan publik yang prima dan bermartabat.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah kode etik yang ditetapkan Undang-Undang ASN harus berpedoman pada perilaku yang mencerminkan integritas, netralitas, profesionalisme, pelayanan publik yang berkualitas, dan tanggung jawab sosial.
