E-commerce telah menyebar melalui dunia digital dengan cepat dan massif dalam beberapa dekade terakhir. Dengan pertumbuhan pesat ini, penting bagi pemerintah untuk membentuk dan menerapkan regulasi yang tepat agar tetap sejalan dengan pekembangan teknologi. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah, bentuk jurisdiksi apa yang mempertegas kewenangan pemerintah untuk menyusun regulasi e-commerce?
Pengantar
Jurisdiksi adalah kewenangan yang sah yang dimiliki oleh pengadilan atau pejabat lain untuk membuat keputusan hukum. Dalam konteks e-commerce, jurisdiksi menjadi suatu isu yang sering dibahas karena cakupannya yang luas dan kerumitannya.
National Jurisdiction
Dalam struktur pemerintahan nasional, pemerintah memegang kewenangan untuk membuat, memperbaharui dan menjalankan legislasi yang melibatkan e-commerce. Aspek-aspek seperti privasi konsumen, data protection, dan fair trading adalah isu-isu yang biasanya diperhatikan oleh otoritas nasional. Regulasi yang dibentuk dan diterapkan pada tingkat ini harus mengikuti hukum dan konstitusi negara, serta tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip internasional dan regional.
International Jurisdiction
Selain jurisdiksi nasional, terdapat juga jurisdiksi internasional. Regulasi e-commerce di tingkat internasional umumnya ditujukan untuk menciptakan aturan penyelesaian sengketa dan memperkokoh prinsip-prinsip fair competition dalam e-commerce global. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seringkali terlibat dalam penyusunan dan penerapan regulasi ini.
Extraterritorial Jurisdiction
Berkembangnya e-commerce juga menciptakan konsep baru yaitu jurisdiksi ekstrateritorial yaitu jurisdiksi yang melebihi batas wilayah suatu negara. Hal ini terjadi karena transaksi e-commerce seringkali melibatkan pihak dari berbagai wilayah dan bahkan negara yang berbeda. melibatkan
Kesimpulan
Dengan demikian, bentuk jurisdiksi yang berlaku untuk kewenangan pemerintah dalam menyusun regulasi e-commerce adalah jurisdiksi nasional dan juga internasional. Dalam beberapa kasus, jurisdiksi ekstrateritorial dapat juga diterapkan.
Jadi, jawabannya apa? Bentuk jurisdiksi untuk kewenangan pemerintah dalam menyusun regulasi e-commerce adalah kombinasi antara jurisdiksi nasional, internasional dan ekstrateritorial. Setiap jenis jurisdiksi memiliki perannya sendiri dalam pembentukan dan penerapan regulasi e-commerce yang seimbang dan adil.
