Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, merupakan pedoman dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan fondasi utama dalam menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan teguh hukum dan perundang-undangan, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.
Pancasila memiliki lima prinsip utama yang tercermin dalam setiap hukum dan perundang-undangan yang ada di tanah air, yaitu:
- Ketuhanan Yang Maha Esa: Menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip beragama dan mengakui keberagaman keyakinan yang ada di dunia. Prinsip ini direfleksikan dalam peraturan yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara, serta mencerminkan toleransi dan saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Prinsip ini melahirkan peraturan-peraturan yang menjamin hak asasi manusia dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, saling menghargai, empati, dan keadilan sosial.
- Persatuan Indonesia: Menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita bersama. Konsep ini mendukung kebijakan yang menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik, agar dapat bersatu-padu membangun bangsa.
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menjelaskan bahwa pemerintahan di Indonesia berlandaskan prinsip demokrasi dan kebijaksanaan, serta transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Pancasila meneguhkan proses perwakilan rakyat dalam lembaga-lembaga negara, seperti DPR, DPD, dan MPR, serta menjunjung tinggi hak-hak politik warga negara sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.
- Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia: Menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada harus diupayakan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terwujud melalui kebijakan yang adil dan merata dalam pembagian sumber daya dan kesejahteraan, serta kebijakan yang mendorong pemerataan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan-kesempatan lainnya.
Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai tonggak utama yang menjadi acuan dalam penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan hukum dan peraturan di Indonesia. Hal ini membantu memastikan bahwa peraturan yang ada selaras dengan cita-cita dan tujuan bangsa, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan menghormati hak asasi manusia serta kebhinekaan yang ada di negeri ini.
Jadi, jawabannya apa? Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, serta sebagai landasan dalam mencapai keadilan sosial dan persatuan bangsa.
