Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip kedaulatan hukum, dan hal ini tertuang dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, prinsip kedaulatan hukum ditegaskan dalam konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD ’45).
Dalam pasal 1 ayat 3 UUD ’45, secara eksplisit disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Kedaulatan hukum atau negara hukum, dalam intepretasi yang paling luas, merujuk pada sistem di mana setiap individu dan institusi, termasuk pemerintahan, tunduk dan harus mematuhi hukum.
Interprestasi Kedaulatan Hukum
Pada hakikatnya, ada dua cara dalam memahami kedaulatan hukum. Pertama, dalam pendekatan yang klasik, kedaulatan hukum berarti bahwa semua kebijakan pemerintah harus diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, hukum harus menjadi satu-satunya sumber legitimasi tindakan apapun yang diambil oleh pemerintah.
Kedua, dalam interpretasi yang lebih modern, kedaulatan hukum juga mencakup aspirasi untuk adanya supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hal ini berarti bahwa hukum tidak hanya harus menjadi dasar setiap tindakan, tetapi juga harus dijamin bahwa semua tindakan pemerintah adalah adil, bahkan jika ada pertentangan kepentingan.
Implementasi Kedaulatan Hukum di Indonesia
Konsep kedaulatan hukum di Indonesia bukan hanya menjadi retorika, melainkan terlihat dalam praktik yang ada. Pemerintahan Indonesia beroperasi dalam batas-batas konstitusional dan hukum yang berlaku, dan seluruh kebijakannya berbasis hukum. Contoh yang jelas adalah aktivitas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang semua beroperasi dalam kerangka hukum yang telah ditentukan.
Meski demikian, tantangan pelaksanaan kedaulatan hukum di Indonesia masih ada, dengan topik krusial seperti korupsi, hak asasi manusia, dan kesenjangan sosial yang perlu terus ditangani. Namun, dengan komitmen yang solid dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia terus berusaha keras mewujudkan visi sebagai negara hukum yang sejati.
Kesimpulan
Sebagai negara yang menganut sistem kedaulatan hukum, Indonesia menegaskan keterikatan dan kewajibannya untuk beroperasi sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku. Hal ini tidak hanya merupakan bagian integral dari kehidupan politik dan sosial, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan hak dan kebebasan warga negaranya.
Jadi, jawabannya apa? Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan hukum, dan hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional lainnya. Meski demikian, tantangan terus ada dan perlu diatasi untuk mewujudkan visi sebagai negara hukum yang adil dan sejahtera.
