Peraturan Pemerintah atau PP No. 10 Tahun 1961 adalah peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. PP ini telah menjadi dasar yang penting dan berperan sangat menentukan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia hingga saat ini. Ada beberapa aspek dalam PP ini, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang instansi atau badan yang berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah.
Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa “Penyelenggaraan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Departemen Dalam Negeri.” Artinya, pelaksanaan pendaftaran tanah menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Agraria.
Direktorat Jenderal Agraria memegang peran yang sangat penting dalam administrasi tanah di Indonesia. Tugas utamanya adalah merancang dan mengeksekusi kebijakan di bidang administrasi pertanahan termasuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. Direktorat ini juga menjaga agar proses pendaftaran tanah dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku sehingga dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Melalui pelayanan pendaftaran tanah, Direktorat Jenderal Agraria menyediakan layanan publik yang penting bagi warga negara. Layanan ini memastikan bahwa hak atas tanah dapat didaftarkan dan disertifikasi dengan cara yang efisien dan transparan. Dengan demikian, pendaftaran tanah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan membantu mencegah dan menyelesaikan sengketa tanah.
Pada dasarnya, pendaftaran tanah bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, adalah penting bagi setiap warga negara untuk memahami, bahwa pentingnya pendaftaran tanah dan bagaimana proses pendaftaran ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Agraria.
Jadi, jawabannya apa? Menurut PP No 10 Tahun 1961, penyelenggaraan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Departemen Dalam Negeri.
