Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dikenal juga sebagai Dekrit Juli atau Dekrit Supersemar, adalah langkah krusial yang diambil oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dalam sejarah negeri ini. Dekrit ini mengubah jalannya pemerintahan dan membuka jalan bagi sistem politik yang kemudian dikenal sebagai “Sistem Demokrasi Terpimpin”. Bagaimanakah bunyinya dan apa dampaknya bagi Republik Indonesia? Mari kita ulas lebih lanjut.
Bunyi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dalam bunyi dekrit tersebut, Presiden Soekarno memutuskan untuk melanjutkan konstitusi yang sempat digantung sejak tahun 1950, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah bunyi Dekrit Presiden 5 Juli 1959:
- Melanjutkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1945 semampunya.
- Meluruskankan kembali segala undang-undang yang ada supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- Membubarkan dan membekukan segala kegiatan Dewan Konstituante.
Implikasi Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit ini memiliki implikasi politik yang besar bagi Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya dekrit ini, Soekarno secara sepihak mengakhiri kehidupan demokrasi liberal dan memulihkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini berarti pengembalian kekuasaan penuh kepada presiden, meliputi aspek eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Langkah ini memicu kontroversi politik dan dampak sosial yang signifikan. Di satu sisi, banyak pihak memandang tindakan ini sebagai upaya kuat Soekarno untuk mengendalikan politik dan keuangan negara yang saat itu dalam keadaan krisis. Sementara itu, di pihak lain, langkah ini dianggap menyingkirkan oposisi politik dan mengerdilkan eksistensi parlemen sebagai lembaga yang harus memegang kontrol dan melakukan pemeriksaan terhadap kekuasaan eksekutif.
Di bawah kebijakan ini, Indonesia memasuki era “Demokrasi Terpimpin”, fokus pemerintahan bergeser ke pembangunan nasional dan meningkatkan status Indonesia di kancah internasional. Meskipun hadir dengan berbagai perdebatan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menjadi bagian integral dalam sejarah politik Indonesia dan kontribusinya dalam membentuk Republik hingga hari ini tidak dapat disangkal.
