Pada tanggal 29 Mei 1945, dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), berbagai tokoh nasional memaparkan gagasan mereka mengenai dasar-dasar negara Indonesia yang akan datang. Salah satunya adalah Mr. Muh Yamin. Namun, ada mispersepsi tentang apa yang sebenarnya diusulkan Yamin pada sidang tersebut. Dalam artikel ini, kita akan membahas gagasan yang bukan diajukan oleh Yamin pada sidang tersebut.
Sebelum membahas apa yang bukan gagasan Yamin, penting untuk mengerti apa yang diajukan olehnya. Muh Yamin adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Dalam sidang pertama tersebut, ia menulis lima pokok pikiran, yang dikenal sebagai “Lima Dasar”, sebagai panduan dalam perumusan dasar negara:
- Peri Kebangsaan (Nasionalisme)
- Peri Kemanusiaan
- Peri Ketuhanan
- Peri Kerakyatan
- Kesejahteraan rakyat
Terkait dengan hal ini, adalah penting untuk mengklarifikasi suatu gagasan yang sering disalahpahami bahwa Mr. Muh Yamin adalah sosok yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Meski Lima Dasar Yamin dan Pancasila memiliki persamaan, namun bukan Yamin yang mengusulkan utuh konsep Pancasila dalam sidang tersebut. Konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara utuh pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidato yang bersejarah pada tanggal 1 Juni 1945.
Salah satu gagasan yang bukan dikemukakan oleh Yamin pada sidang BPUPKI 29 Mei 1945 adalah implementasi sistem pemerintahan yang tertutup atau otoriter. Meskipun Muh Yamin memaparkan gagasan tentang perdamaian dan kerakyatan, namun yang beliau maksud adalah masyarakat memiliki peran dalam sistem pemerintahan, bukan bahwa negara harus dikelola oleh penguasa tunggal atau kelompok kecil.
Sebagai rangkuman, gagasan yang bukan dikemukakan oleh Muh Yamin pada sidang pertama BPUPKI adalah konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia secara lengkap dan ide mengenai sistem pemerintahan yang otoriter. Tujuan utama dari gagasan Muh Yamin adalah menciptakan negara yang merdeka, demokratis, dan membela kepentingan rakyatnya.
