Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki hierarki hukum yang terstruktur dan perlu pengertian bagi setiap warganya. Hierarki hukum atau tingkatan hukum adalah konsep yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kekuatan dan validitas dari berbagai jenis hukum dalam suatu negara. Semua negara memiliki hierarki hukum dan pengetahuan tentang hierarki ini adalah fundamental bagi penegakan hukum dan keadilan. Berikut adalah urutan hierarki hukum di Indonesia:
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
Sebagai landasan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, UUD 1945 mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Seluruh hukum dan peraturan lainnya harus selaras dengan UUD 1945.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Perppu merupakan peraturan yang memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang. Perppu ini diterbitkan oleh Presiden dalam keadaan genting dan mendesak dan kemudian harus mendapat persetujuan dari DPR.
- Undang-Undang (UU)
Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Semua UU harus sesuai dengan UUD 1945.
- Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah dibuat oleh Presiden untuk menjalankan suatu Undang-Undang. PP harus selaras dengan UUD 1945 dan Undang-Undang tersebut.
- Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden dikeluarkan oleh Presiden dan harus sesuai dengan UUD 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah dikeluarkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD setempat. Perda harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Melalui pemahaman mengenai hierarki hukum di Indonesia, setiap warga diharapkan dapat mengikuti dan mematuhi hukum yang berlaku di negeri ini. Hierarki ini juga membantu dalam menjaga terciptanya tatanan hukum yang adil dan beradab.
