Dalam konteks hukum dan regulasi di Indonesia, isu terkait penjualan konten pornografi selalu menjadi topik yang cukup sensitif. Situs e-commerce seperti Belanja.co.id, harus mematuhi berbagai regulasi, termasuk yang berkaitan dengan penjualan produk yang tidak sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.
Hukum dan Regulasi di Indonesia
Aspek hukum yang paling relevan dalam topik ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dihukum.
UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 juga menjelaskan kewajiban untuk setiap orang tidak mendistribusikan, membuat, memproduksi, memfinansir, merencanakan, dan/atau mempromosikan pornografi yang mengandung cabul.
Tanggung Jawab Belanja.co.id
Jika Belanja.co.id memfasilitasi penjualan gambar yang mengandung muatan pornografi, platform tersebut bisa dimintakan tanggung jawab. Menurut UU ITE dan UU Pornografi, platform online yang memfasilitasi transaksi semacam itu dapat dianggap ikut bersalah.
Namun, ada beberapa faktor yang perlu diklarifikasi sebelum platform dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Pertama, apa platform tersebut mengetahui penjualan produk tersebut? Kedua, apa tindakan yang diambil oleh platform setelah menerima laporan terkait konten tersebut?
Sebagai platform e-commerce, Belanja.co.id harus berupaya untuk memantau dan memoderasi konten yang dijual oleh pengguna. Jika mereka mengetahui adanya penjualan gambar yang mengandung muatan pornografi dan tidak melakukan tindakan, mereka bisa dianggap bertanggung jawab.
Itu semua tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta bagaimana penegak hukum memilih untuk menafsirkan dan menerapkannya dalam setiap kasus.
Jadi, Jawabannya Apa?
Menurut hukum dan regulasi di Indonesia, Belanja.co.id dapat dimintakan tanggung jawab terkait dampak penjualan gambar yang mengandung muatan pornografi, apabila mereka sengaja dan/atau tidak mengambil tindakan ketika penjualan tersebut diketahui. Namun, setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual dan interpretasi hukum dapat bervariasi.
