Dalam ragam kehidupan bernegara, hukum menjadi pondasi penting yang membentuk tatanan dan mekanisme kerja. Salah satunya adalah hukum terkait perkoperasian yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU). Baru-baru ini, beredar opini bahwa landasan hukum perkoperasian harus kembali ke UU 25 tahun 1992. Pertanyaannya, sejauh mana kembali kepada UU 25 tahun 1992 dapat memberikan dampak positif bagi perkoperasian di Indonesia?
UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dianggap sebagai cara pandang yang lebih ideal bagi dunia perkoperasian di Indonesia. Pasalnya, ada beberapa alasan yang membuat banyak individu dan entitas merujuk kembali ke UU ini. Pertama, UU ini memiliki pendekatan yang sangat kuat terhadap perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anggota. Kedua, UU ini mewujudkan asumsi tentang bagaimana perkoperasian seharusnya memberikan andil secara langsung dalam pembangunan ekonomi.
Meski begitu, bukannya tanpa tantangan. Kembali ke UU 25 tahun 1992 tentu perlu dilakukan dengan hati-hati. Sebab, tuntutan perkembangan zaman dan dinamika perkoperasian saat ini mungkin berbeda dengan kondisi saat itu. Makna koperasi dalam konteks modern perlu dipahami secara baik dan benar sehingga tidak mengarah kepada penyalahgunaan fungsi.
Perkoperasian memang harus dibangun berdasarkan asas-asas dan nilai dasar koperasi sebagaimana disepakati secara nasional dan internasional. Di sisi lain, penegakan hukum dan reformasi harus ditujukan pada otonomi koperasi, pengembangan SDM koperasi yang didasari oleh pancasila dan UUD 1945, serta peningkatan kesejahteraan anggota.
Pada akhirnya, melihat mencuatnya opini ini, sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga dialog dan diskusi yang sehat guna mendapatkan solusi terbaik. Disisi lain perlu juga ada pemahaman bahwa setiap perubahan hukum pasti mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks sehingga perlu didiskusikan secara matang.
Jadi, Jawabannya Apa?
Jawabannya tentu saja tergantung pada perspektif kita. Apabila kembali ke UU 25 tahun 1992 dianggap dapat lebih melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, serta mampu membuat koperasi berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, maka bisa menjadi jawabannya. Tetapi, harus diingat bahwa iklim perkoperasian saat ini berbeda dengan saat UU 25 tahun 1992 dibuat. Oleh karena itu, perlu adanya adaptasi dan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.
