Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, di mana setiap peraturan perundang-undangan yang ada memiliki posisi tertentu dalam sistem hukum. Untuk menjaga konsistensi dan legalitas instrumen hukum yang telah dikeluarkan, diperlukan suatu mekanisme yang dapat menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Proses ini dikenal sebagai uji materiil.
Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi diberi mandat konstitusional untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ini ditetapkan dalam Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum.”
Uji materiil ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Proses ini melibatkan pengujian substansi dari peraturan tersebut, bukan sekedar bentuk dan prosedur pembuatannya.
Pelaksanaan Uji Materiil
Dalam melakukan uji materiil, Mahkamah Konstitusi akan melakukan penilaian dan interpretasi terhadap dokumen hukum. Mahkamah tidak hanya melihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut dibuat dengan prosedur yang benar, tetapi juga melihat apakah isi materinya sesuai dengan UUD 1945.
Jika Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Kesimpulan
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mekanisme ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Jadi, jawabannya apa? Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi.
