Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam. Keberadaan berbagai kekayaan alam ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mengutamakan kepentingan para pengusaha dalam perizinan eksplorasi sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitarnya dan melanggar Pancasila sila ke…
Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, memiliki lima prinsip yang harus dijunjung oleh seluruh elemen bangsa. Pada sila ke-2, Pancasila mengusung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Adil, berarti memberikan hak yang sama terhadap segala pihak yang terlibat, termasuk dalam hal perizinan eksplorasi sumberdaya alam. Beradab, berarti harus mengakui hak asasi manusia dan kehidupan masyarakat sekitar sumberdaya alam yang ada.
Ada beberapa contoh kegiatan pemerintah yang mengutamakan kepentingan para pengusaha dalam perizinan eksplorasi sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitarnya, antara lain:
- Perizinan tambang
Beberapa kasus perizinan tambang ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa kepentingan para pengusaha lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat lokal. Dalam kasus ini, pemerintah kurang memberikan perhatian pada dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat penambangan tersebut.
- Perizinan perkebunan
Kegiatan perkebunan di Indonesia, seperti perkebunan kelapa sawit, seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar, seperti hak atas tanah dan sumber mata pencaharian. Pemerintah seharusnya menjalankan peran pengawas dan penjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perizinan perkebunan.
- Perizinan pengolahan sumberdaya kelautan
Indonesia juga kaya akan sumberdaya kelautan. Namun, dalam beberapa kasus, pemerintah mengutamakan kepentingan pengusaha ketimbang nelayan dan masyarakat pesisir. Contohnya dalam kasus perizinan eksploitasi sumberdaya kelautan seperti pembangunan pabrik pengolahan ikan atau pengelolaan sumberdaya energi laut.
Tindakan pemerintah yang mengutamakan kepentingan pengusaha tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat sekitar telah melanggar Pancasila sila ke-2 mengenai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Melalui penerapan pancasila ini, pemerintah diharapkan bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan perizinan, dan berlaku adil dalam pemberian hak dan peluang kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
Jadi, jawabannya apa? Pemerintah harus kembali berpegang pada nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan perizinan eksplorasi sumberdaya alam. Dengan demikian, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.
