Negara hukum, atau dalam istilah asing disebut rule of law, adalah konsep di mana semua individu, organisasi, dan institusi, termasuk pemerintah dan negara itu sendiri, dijamin hak dan kewajiban hukum yang adil, jelas, dan konsisten. Negara hukumlah yang menciptakan sistem hukum serta mencatat perangkat hukum yang harus diikuti oleh semua warga negara. Berikut beberapa parameter yang digunakan dalam menjalankan negara hukum:
1. Supremasi hukum
Supremasi hukum merupakan prinsip dasar yang menetapkan bahwa semua individu dan organisasi tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks negara hukum, hal ini berarti bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun warga negara, harus taat dan patuh terhadap hukum yang ada.
2. Kedaulatan pemerintah dan pembatasan kekuasaan
Parameter ini menekankan bahwa pemerintahan negara haruslah berdaulat dan mandiri, tetapi sekaligus ada pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Perwujudan dari hal ini biasanya ada dalam bentuk mekanisme kontrol dan keseimbangan antar ketiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
3. Kesamaan di hadapan hukum
Setiap individu warga negara berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang sama, tanpa memandang latar belakang, sosial, ekonomi, agama, atau pilihan politik. Kesamaan di hadapan hukum juga mencakup kesamaan dalam akses terhadap keadilan dan layanan hukum, serta kesamaan dalam pelaksanaan hukum.
4. Hak asasi manusia
Negara hukum memastikan terpenuhinya hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum internasional dan nasional. Adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam melindungi kehidupan, kebebasan, keadilan, dan martabat individu.
5. Penegakan hukum
Parameter ini mencakup pelaksanaan dan penegakan hukum secara efektif dan efisien. Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas, seperti kepolisian, jaksa penuntut umum, dan pengadilan, yang bertugas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, serta mengatasi pelanggaran yang terjadi.
6. Transparansi dan akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen kunci dalam menjalankan negara hukum. Transparansi mencakup keterbukaan informasi oleh pemerintah kepada publik, sedangkan akuntabilitas menegaskan adanya pertanggungjawaban pihak pemerintah terhadap kinerjanya.
Jadi, jawabannya apa? Parameter yang digunakan dalam menjalankan negara hukum mencakup supremasi hukum, kedaulatan pemerintah dan pembatasan kekuasaan, kesamaan di hadapan hukum, hak asasi manusia, penegakan hukum, serta transparansi dan akuntabilitas. Adanya parameter-parameter ini memastikan penciptaan lingkungan yang adil, jelas dan konsisten dalam hukum bagi seluruh warga negara.
