Pada tanggal 13 Desember 1957, sebuah keputusan bersejarah telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang saat itu dipegang oleh Perdana Menteri Djuanda. Keputusan tersebut dikenal dengan “Deklarasi Djuanda” atau juga bisa disebut “Djuanda Declaration”. Deklarasi ini merupakan tonggak penting dalam sejarah maritim Indonesia karena menegaskan kedaulatan negara atas semua perairan yang mengelilingi pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Indonesia.
Latar Belakang Deklarasi Djuanda
Sebelum Deklarasi Djuanda ditetapkan, berlaku hukum internasional yang mengatur bahwa daerah lautan dianggap wilayah internasional jika melebihi 3 mil dari garis pantai suatu negara. Namun, ditinjau dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, aturan tersebut justru berpotensi memecah kedaulatan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam penentuan batas wilayah laut ini.
Pemerintah Indonesia saat itu di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Djuanda menyadari hal tersebut dan memutuskan untuk membuat pernyataan resmi yang menegaskan bahwa semua lautan yang berada di antara dan mengelilingi pulau-pulau di Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan negara.
Isi Deklarasi Djuanda
Dalam Deklarasi Djuanda, yang dibacakan oleh Perdana Menteri Djuanda sendiri pada 13 Desember 1957, dijelaskan bahwa batas teritorial Indonesia bukan hanya meliputi daratan dan perairan di dekat pantai, tetapi juga seluruh laut yang berada di antara sekumpulan pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Indonesia.
Deklarasi ini kemudian menjadi dasar untuk penentuan batas wilayah laut Indonesia dan berlaku hingga saat ini, termasuk dalam penentuan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas wilayah laut teritorial lainnya.
Dampak Deklarasi Djuanda
Deklarasi Djuanda memiliki dampak yang penting dan signifikan bagi Indonesia. Pertama, deklarasi ini mampu menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya yang luas, yang mencakup lebih dari 70% wilayah keseluruhan Indonesia. Kedua, deklarasi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut yang berlimpah.
Meski menghadapi penentangan dan pertentangan dari beberapa negara, Deklarasi Djuanda tetap dipertahankan oleh Indonesia. Setelah melalui proses panjang di forum internasional, konsep laut teritorial Indonesia seperti yang dideklarasikan dalam Deklarasi Djuanda, akhirnya diakui dan diterima oleh masyarakat internasional melalui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982.
Jadi, jawabannya apa? Deklarasi Djuanda adalah pilar penting dalam pemetaan kedaulatan wilayah laut Indonesia, dan juga sebuah langkah signifikan dalam mengamankan sumber daya maritim negara dari potensi eksploitasi oleh entitas asing.
