Peraturan Desa telah menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di tingkat desa di Indonesia. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan desa memiliki kedudukan hukum yang penting dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, peraturan tersebut harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah analisis mendalam tentang kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Kedudukan dan Ruang Lingkup Peraturan Desa
Peraturan Desa adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Desa yang berisi norma, aturan, serta sanksi hukum bagi yang melanggarnya untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat desa. Proses penyusunan peraturan desa melibatkan partisipasi masyarakat desa dan memperoleh pengesahan dari Bupati/Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, Kedudukan Peraturan Desa adalah sebagai peraturan daerah di level Desa. Dengan demikian, Peraturan Desa berada satu tingkat di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan di atas aturan yang dibuat oleh Badan/ Lembaga di lingkungan Desa.
Kedudukan Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan desa berada pada urutan ke tujuh, sedangkan peraturan daerah berada satu tingkat di atasnya.
Tindak lanjut dari posisi ini adalah bahwa peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa dalam merumuskan peraturan desa, perlu diambil pertimbangan prinsip-prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kesimpulan
Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan desa memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Meskipun demikian, dalam proses penyusunan dan pemberlakuan peraturan desa harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Jadi, jawabannya apa? Kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah pada level ketujuh dalam hierarki perundang-undangan, di mana peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan desa memiliki peran yang penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasar pada prinsip demokrasi, partisipatif, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
