Peraturan perundang-undangan merupakan aspek penting dalam setiap sistem pemerintahan. Mereka merujuk pada aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mengatur kehidupan warga dan membentuk kerangka kerja hukum di sebuah negara atau wilayah. Dalam konteks sistem pemerintahan desa di Indonesia, peraturan yang dibuat oleh badan perwakilan desa bersama dengan kepala desa ataupun sebutan lainnya memegang peran yang krusial.
Peraturan-peraturan ini biasanya dikenal sebagai peraturan desa. Peraturan desa itu sendiri merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh aparatur desa dalam rangka menjalankan pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Badan perwakilan desa dalam konteks ini merujuk pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lembaga serupa lainnya. BPD berfungsi sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam proses pembuatan peraturan di tingkat desa serta dalam hal lain seperti pemberian persetujuan rancangan peraturan desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
BPD tidak berdiri sendiri dalam proses pembuatan peraturan, ia bekerja sama dengan kepala desa, atau nama lainnya seperti lurah atau kepala kampung, yang memiliki peran penting dalam proses ini. Tugas utama kepala desa adalah memimpin pelaksanaan peraturan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam proses pembuatan peraturan desa, BPD dan kepala desa harus bekerja sama. Keduanya memiliki peran yang sama-sama penting dalam menyusun dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di tingkat desa. Kedua entitas ini harus memastikan bahwa aturan yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa, sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi dan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga desa.
Peraturan desa, sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa dan kepala desa, memainkan peran integral dalam menjaga tata kelola desa yang baik dan mendukung pemberdayaan masyarakat desa.
Dengan demikian, kita bisa menganggap salah satu ciri khas pemerintahan desa di Indonesia adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Jadi, jawabannya apa? Peraturan-peraturan tersebut disebut peraturan desa yang merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh kerjasama BPD dan kepala desa untuk mengatur dan memajukan kehidupan masyarakat desa.
