Konstitusi suatu negara merupakan landasan utama dalam menentukan berbagai regulasi dan undang-undang. Di Indonesia, saat ini tengah digelar forum konstitusi yang membahas mengenai gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang diproyeksikan menjadi perhatian besar publik. Mengingat pentingnya isu tersebut, pakar hukum telah mengungkap empat kemungkinan putusan yang bisa dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
1. Pengesahan Batas Usia
Satu skenario yang bisa terjadi adalah MK menyetujui perfilman gugatan batas usia capres-cawapres sesuai dengan yang disarankan oleh penggugat. Hal ini berarti bahwa MK secara konstitusional membenarkan adanya pembatasan usia capres-cawapres.
2. Penolakan Batas Usia
Kemungkinan kedua adalah penolakan MK terhadap gugatan batas usia capres-cawapres. Dalam skenario ini, MK menilai bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, atau tidak sesuai dengan sila-sila yang ada dalam konstitusi Indonesia, sehingga penolakan menjadi pilihan putusan yang mungkin.
3. Amandemen Aturan
Jika bukti-bukti yang diajukan penggugat cukup kuat namun masih ada pertentangan, MK bisa saja memutuskan untuk melakukan amandemen atau perubahan aturan. Amandemen ini bisa berupa penyesuaian batas usia, atau penambahan klausa-klausa khusus tentang usia capres-cawapres.
4. Penundaan Keputusan
Terakhir, MK juga memiliki hak prerogatif untuk menunda keputusan. Hal ini biasanya terjadi jika MK menganggap butuh waktu lebih untuk memahami dan mengevaluasi semua argumen dan bukti-bukti yang ada. Jika ini yang terjadi, diskusi akan dilanjutkan pada periode judisial selanjutnya dan putusan akan dibuat kemudian.
Keempat kemungkinan tersebut tentu saja tidaklah mutlak. Perdebatan hukum ini membutuhkan analisis mendalam dan cermat sebelum sebuah keputusan final dapat dicapai. Namun, apapun putusan MK nanti, kita semua berharap keputusan tersebut akan mendorong suatu keadilan dan kesetaraan di mata hukum, dan memajukan demokrasi di Indonesia.
