Tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan dua hal yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum internasional dan domestic. Dalam banyak kasus, keduanya memiliki keterkaitan yang erat dan tanggung jawab hukum yang tumpang tindih.
Tindak Pidana Terorisme
Terorisme merupakan salah satu ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan dunia. Sesuai dengan tujuan dan metodologi yang kejam, terorisme seringkali menjadi perhatian utama hukum internasional dan nasional. Akan tetapi, belum ada definisi terorisme yang memiliki keberlakuan universal. Setiap negara memiliki interpretasi dan definisi terorisme yang berbeda-beda, tergantung pada konteks dan keadaan tertentu.
Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat
Pelanggaran HAM berat merujuk pada tindakan yang melanggar hak asasi manusia dasar seperti hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi. Tindakan ini termasuk dalam laporan dugaan pelanggaran HAM dan ini termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perang. Bagian ini mencakup kejahatan seperti pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, serta pembunuhan massal dan lainnya.
Keterkaitan Terorisme dengan Pelanggaran HAM Berat
Terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia berat sering kali saling terkait. Obyek dari tindak pidana terorisme adalah sivitas atau warga sipil, yang selaras dengan kategori obyek dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat. Sangat mungkin bahwa tindakan terorisme dapat memenuhi kriteria sebagai tindak pidana pelanggaran HAM berat.
Namun, terkadang keduanya memiliki pertentangan. Misalnya, dalam penanggulangan terorisme. Negara dalam mengambil tindakan untuk mencegah dan memberantas terorisme, sering kali melanggar hak asasi manusia seperti hak atas kehidupan dan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
Kesimpulan
Menyikapi hal ini, relevansi antara terorisme dan pelanggaran HAM berat dapat menjadi titik temu, namun juga menjadi titik pertentangan. Penting bagi setiap negara untuk merumuskan kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan terorisme, dengan senantiasa mempertimbangkan hak asasi manusia yang fundamental. Keberanian untuk mencegah terorisme seharusnya tidak menghalangi komitmen negara untuk melindungi dan mempromosikan HAM.
Jadi, jawabannya apa? Ya, ada relevansi antara tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran HAM berat, tapi relevansi ini tak hanya membawa harmonisasi, melainkan juga tantangan dan pertentangan.
