Konstitusi merujuk pada dasar hukum yang fundamental dalam sebuah negara, menetapkan struktur, prosedur, kekuasaan, dan batasan-batasan dari pemerintahan sebuah negara. Konstitusi tidak hanya memberikan garis besar dari sistem pemerintahan, tetapi juga mendefinisikan hak-hak warga negara. Meskipun konsep ini umum di banyak negara, pertanyaannya adalah apakah konstitusi di setiap negara selalu termaktub dalam undang-undang dasar negara atau konstitusi derajat tinggi?
Pada umumnya, konstitusi dianggap sebagai hukum tertinggi dalam negara dan biasanya dicatat dalam sebuah dokumen tertulis. Ini berarti bahwa semua undang-undang dan peraturan lainnya harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Setiap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan sebagai tidak sah oleh pengadilan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia adalah beberapa contoh negara yang menganut konsep ini.
Namun, tidak semua negara memiliki konstitusi yang tertulis. Misalnya, Inggris adalah salah satu negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Untuk kasus Inggris, hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku yang secara bersama-sama membentuk konstitusi negara tersebut, dikenal dengan konstitusi yang tidak tertulis atau konstitusi yang tidak dikodifikasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak semua konstitusi di setiap negara selalu termaktub dalam undang-undang dasar negara atau konstitusi derajat tinggi yang berbentuk tertulis.
Selanjutnya, di beberapa negara, apakah konstitusi tertulis atau tidak, beberapa undang-undang atau peraturan mungkin diberikan status konstitusional meskipun mereka tidak secara langsung termaktub dalam dokumen konstitusi. Sebagai contoh, di Perancis, Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789 dianggap sebagai bagian integral dari konstitusi negara tersebut meskipun itu adalah dokumen tersendiri.
Ringkasannya, konstitusi memainkan peran fundamental dan krusial dalam sistem hukum dan pemerintahan setiap negara. Meski demikian, cara konstitusi ini termaktub, apakah dalam bentuk tertulis dalam undang-undang dasar atau dalam bentuk lainnyam sangat bergantung pada tradisi hukum dan konstitusional dari setiap negara.
