Untuk memahami bagaimana bisa menciptakan keseimbangan antara kebebasan pers dan perlunya adanya batasan hukum, kita perlu memeriksa latar belakang dan mempertimbangkan pelbagai aspek dari dua konsep ini.
Di satu sisi, kebebasan pers adalah prinsip fundamental dalam masyarakat demokratis. Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, membahas isu-isu penting, dan memberikan forum bagi berbagai perspektif dan ide. Kebebasan untuk melaksanakan tugas ini tanpa penghambatan merupakan hal yang penting agar pers dapat bertindak sebagai ‘watchdog’ terhadap pemerintah dan institusi kuasa lainnya.
Namun di sisi lain, perlunya adanya batasan hukum juga menjadi hal yang sangat penting. Hukum penting untuk melindungi hak dan kebebasan individu dari penyelewengan. Misalkan, undang-undang difamasi atau peraturan lain yang melindungi privasi individu dari pelanggaran tidak dapat diabaikan. Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, hukum juga penting untuk menjaga keseimbangan etika dan nilai-nilai moral dalam masyarakat.
Maka, keseimbangan ideal antara kebebasan pers dan perlunya adanya batasan hukum adalah dimana media mendapatkan ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi mereka sebagai penyedia informasi dan pengawas masyarakat, sementara tetap menjaga batas-batas etika dan hukum. Tentu saja, mencapai keseimbangan ini bukanlah tugas yang mudah.
Ada risiko nyata bahwa kebebasan pers dapat disalahgunakan untuk menciptakan narasi yang merusak atau menghancurkan reputasi individu atau kelompok, atau melanggar privasi mereka. Oleh sebab itu, penting bagi undang-undang untuk menjaga agar kebebasan pers tidak meluas menjadi lisensi untuk menyebabkan kerusakan secara bebas.
Namun, juga ada risiko bahwa pembatasan terlalu keras pada kebebasan pers bisa bertindak sebagai mekanisme sensor yang menghambat fungsi vital media dalam masyarakat demokratis. Dalam hal ini, hukum dan peraturan harus dirancang dengan hati-hati, dengan pertimbangan matang terhadap dampak potensial mereka terhadap kebebasan pers.
Pendirian ini juga didukung oleh Pasal 19 Pernyataan Universal Hak Asasi Manusia dari PBB yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apa pun tanpa memandang batas-batas.
Jadi, jawabannya apa?
Kunci keseimbangan antara kebebasan pers dan perlunya adanya batasan hukum terletak pada interpretasi dan implementasi yang baik dan adil dari hukum yang ada. Meskipun keberadaan pers bebas adalah fundamental dalam demokrasi, perlunya batasan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan juga tidak dapat diabaikan. Sebulan jalan terbaik adalah menciptakan keseimbangan di mana kedua elemen ini bisa hidup berdampingan dan saling mendukung.
