Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan yang dihasilkan oleh pemerintahan daerah provinsi atau kota/kabupaten. APBD berfungsi untuk mengatur dan mengontrol pendapatan serta belanja pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD tidaklah mudah dan melibatkan banyak pihak. Mari kita bahas lebih detail bagaimana proses ini berlangsung.
Tahap Perencanaan
Tahap pertama dalam penyusunan APBD adalah perencanaan. Pada tahap ini, pemerintah daerah mengumpulkan data dan melakukan analisis untuk menentukan prioritas dan tujuan anggaran. Pemerintah juga harus merumuskan strategi dan program yang akan dibiayai oleh APBD.
Tahap Penyusunan Rencana Kerja
Pada tahap ini, pemerintah daerah pembentukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD ini merupakan instrumen yang mensinergikan seluruh program dan kegiatan yang disusun berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.
Tahap Pengajuan dan Pembahasan
Setelah RKPD dibuat, pemerintah daerah kemudian mengajukan rencana tersebut ke DPRD. DPRD kemudian melakukan pembahasan dan pertimbangan untuk kemudian disahkan menjadi APBD. Proses ini melibatkan berbagai komisi di DPRD dan biasanya memerlukan beberapa putaran pengajuan dan pembahasan.
Tahap Pengesahan
Setelah melalui pembahasan, APBD kemudian disahkan oleh DPRD dan pemerintah daerah. Pengesahan ini menjadi langkah akhir sebelum APBD kemudian dilaksanakan.
Proses penyusunan APBD ini memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak di pemerintah daerah, seperti bagian perencanaan, keuangan, dan sektor-sektor lainnya. Selain itu, keterlibatan DPRD sangat penting untuk memastikan bahwa APBD yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Jadi, jawabannya apa? Proses penyusunan APBD pada pemerintah daerah kabupaten/ kota melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan rencana kerja, pengajuan dan pembahasan, hingga pengesahan. Setiap tahap memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan susunan APBD sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
