Indonesia, meluas lebih dari 17.000 pulau, menunjukkan keanekaragaman yang luar biasa dalam hal budaya, etnis, dan ekonomi. Negara ini memiliki keseimbangan sosial yang unik, yang ditandai dengan kesenjangan sosial yang signifikan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan infrastruktur dan ekonomi di perkotaan telah berkembang pesat, sedangkan di daerah pedesaan masih tertinggal.
Pembangunan di Kota vs Desa
Di kota, pembangunan tampaknya bergerak dengan kecepatan yang cepat. Gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan raya, dan fasilitas publik lainnya menunjukkan keragaman dan kecanggihan infrastruktur perkotaan. Sementara itu, di desa-desa, infrastruktur seperti jalan yang layak, instalasi listrik, dan fasilitas air minum masih kurang.
Faktanya, bank dunia melaporkan bahwa lebih dari 28% penduduk Indonesia mengalami kesulitan akses ke air yang layak, dan sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan. Ketidakseimbangan ini tidak hanya terjadi dalam infrastruktur fisik, tetapi juga dalam akses ke pendidikan, pekerjaan berkualitas, teknologi informasi, dan layanan kesehatan.
Penyebab dan Dampak
Pengabaian terhadap pembangunan di daerah pedesaan merupakan akar dari ketimpangan sosial ini. Pemerintah, dalam banyak kasus, lebih memprioritaskan alokasi sumber daya dan investasi di daerah perkotaan, dengan harapan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sementara itu, desa-desa tertinggal dalam pembangunan dan dibiarkan dalam kemiskinan dan keterbelakangan.
Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan disharmoni sosial, tetapi juga menimbulkan banyak masalah ekonomi dan politik. Salah satu contohnya adalah urbanisasi masif, di mana banyak orang pedesaan bergerak ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi seringkali berakhir dengan peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di kota.
Selain itu, ketimpangan pembangunan juga menyebabkan konflik sosial, karena rasa frustrasi dan ketidakadilan yang terakumulasi dapat memantik pertikaian dan gangguan sosial. Riyanto (2014) menemukan bahwa ketimpangan ekonomi dan sosial ini dapat menyebabkan konflik sosial dan politik, serta merusak stabilitas sosial.
Menuju Solusi
Untuk mengatasi ketimpangan sosial ini, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam kebijakan dan strategi pembangunan. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada pembangunan pedesaan dan merancang kebijakan yang pro-poor dan pro-rural.
Investasi dalam infrastruktur pedesaan, pendidikan, dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas. Selain itu, pembangunan daerah pedesaan juga harus melibatkan masyarakat setempat, agar mereka menjadi partisipan aktif dalam pembangunan, bukan sekedar penerima manfaat.
Secara keseluruhan, untuk menciptakan suatu negara yang berkeadilan dan sejahtera, penting bagi kita untuk menghapus segala bentuk ketimpangan. Dan tentu saja, itu termasuk ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan dalam hal pembangunan.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah: memperkuat pembangunan pedesaan dengan menerapkan kebijakan inklusif dan seimbang, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua aspek masyarakat Indonesia – baik di kota maupun di desa.
