Pada era globalisasi saat ini, berbagai bentuk pemerintahan telah diterapkan oleh banyak negara di dunia, mulai dari monarki, demokrasi, hingga otoritarian. Masing-masing dari bentuk pemerintahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ada sebuah konsep pemerintahan yang unik, yaitu bentuk pemerintahan yang diperintah oleh sekelompok cendekiawan untuk kepentingan umum. Bentuk pemerintahan semacam ini dikenal dengan istilah “meritokrasi”.
Meritokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada kemampuan dan bakat seseorang, bukan berdasarkan keturunan atau kekayaan. Kata “meritokrasi” berasal dari dua kata Latin, “meritum” (berarti ‘pahala’) dan “cracy” (berarti ‘kekuasaan’). Dengan demikian, orang-orang yang berada di puncak kekuasaan dalam sistem meritokrasi adalah mereka yang memiliki kecakapan, pengetahuan, dan keahlian yang tinggi.
Konsep meritokrasi pertama kali diperkenalkan oleh pensiunan sejarawan Inggris, Michael Young, dalam bukunya yang berjudul “The Rise of the Meritocracy” pada tahun 1958. Dalam bukunya tersebut, Young menyoroti kecenderungan masyarakat modern yang menilai seseorang berdasarkan kemampuannya dalam bidang akademik dan profesi, bukan berdasarkan latar belakang keluarganya.
Dalam sistem pemerintahan meritokrasi, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada penilaian yang objektif dan rasional. Cendekiawan atau ahli yang berada di puncak pemerintahan memegang peran tersebut. Itu berarti, dalam sistem ini, keputusan yang diambil lebih cenderung mendasar pada pengetahuan dan data ilmiah, bukan pada kepentingan politis atau emosi massa.
Namun, meritokrasi juga memiliki tantangan dan kritik. Salah satunya adalah munculnya elitisme intelektual, dimana hanya mereka yang memiliki pendidikan tinggi dan pengetahuan luas yang dapat memegang kekuasaan. Ini bisa menjadi permasalahan, terutama di negara-negara yang masih memiliki tingkat melek huruf yang rendah.
Dalam prakteknya, tidak ada satu negara pun yang murni menerapkan sistem meritokrasi. Biasanya, sistem ini diterapkan bersamaan dengan sistem demokrasi atau sistem lainnya. Singapura adalah salah satu contoh negara yang menerapkan sistem meritokrasi dalam pemerintahannya.
Jadi, jawabannya apa? Bentuk pemerintahan yang diperintah oleh sekelompok cendekiawan untuk kepentingan umum disebut meritokrasi. Dalam sistem ini, kualitas dan kemampuan seseorang menjadi penentu posisi dan peran dalam pemerintahan, bukan berdasarkan latar belakang keluarga atau kekayaan mereka.
