Konstitusi didefinisikan sebagai seperangkat hukum dan prinsip dasar yang menentukan bagaimana sebuah negara mengorganisir pemerintahannya. Di banyak negara, konstitusi menjadi pedoman dan dasar dalam penentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Konstitusi biasanya mencakup prinsip-prinsip penting seperti pembagian kekuatan di antara cabang-cabang pemerintah, hak dan kewajiban warganya, serta bagaimana hukum dibuat dan diberlakukan.
Pada umumnya, setiap negara memiliki konstitusi mereka sendiri. Konstitusi ini biasanya ditulis dalam dokumen yang dikenal sebagai ‘undang-undang dasar’ atau ‘konstitusi derajat tinggi’. Teorinya, konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu negara, dan semua hukum dan peraturan lainnya harus sejalan dengan konstitusi tersebut.
Namun, tidak semua negara memiliki konstitusi yang tertulis dalam bentuk dokumen. Misalnya, Inggris dikenal dengan sistem ‘Konstitusi Tidak Tertulis’ mereka. Sebaliknya, konstitusi Inggris adalah serangkaian hukum, peraturan, dan kebiasaan yang berkembang selama berabad-abad dan diterima sebagai pembentuk hukum negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar atau konstitusi derajat tinggi di berbagai negara mungkin berbeda dalam bentuk dan metode penulisannya.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, apakah konstitusi di setiap negara selalu termaktub dalam undang-undang dasar atau konstitusi derajat tinggi? Jawaban yang paling tepat tentu mustahil, karena masing-masing negara memiliki kebijakan dan tradition hukumnya sendiri-sendiri. Meskipun demikian, dalam kebanyakan kasus, konstitusi biasanya termaktub dalam dokumen hukum tertinggi seperti undang-undang dasar atau konstitusi derajat tinggi.
Jadi, Jawabannya Apa?
Dalam konteks umum, konstitusi intrinsik dalam undang-undang dasar atau konstitusi derajat tinggi dari suatu negara. Namun, ada pengecualian di mana beberapa negara, seperti Inggris, memiliki ‘konstitusi tidak tertulis’. Oleh karena itu, konstitusi di setiap negara mungkin tidak selalu termaktub dalam undang-undang dasar atau konstitusi derajat tinggi dalam bentuk tertulis. Setiap negara memiliki pendekatannya sendiri terhadap konstitusi dan hukum tertingginya.
