Indonesia memiliki iklim politik yang unik dan dinamis. Dalam berbagai aspek politik bangsa, diperlukan kekuatan mental tertentu untuk memastikan lancarnya proses demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Namun, ada beberapa konsep yang sering keliru dianggap sebagai kekuatan mental dalam politik, padahal sebenarnya bukan. Berikut ini adalah beberapa diantaranya:
1. Blusukan
Blusukan, atau membaur dan berkunjung langsung ke masyarakat, sebenarnya bukan merupakan kekuatan mental. Meski aktivitas ini memungkinkan para pemimpin politik untuk terhubung langsung dengan rakyat, blusukan hanya mencerminkan keterbukaan dan cara komunikasi, bukan kekuatan mental. Kekuatan mental melibatkan kemampuan untuk mengatasi tekanan, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang sulit.
2. Korupsi
Kejahatan korupsi sering kali berkembang dalam pemerintahan dan bidang politik. Namun, perilaku ini jelas bukanlah salah satu bentuk kekuatan mental dalam politik. Sebaliknya, korupsi menunjukkan kelemahan mental, karena para pemimpin politik yang korupsi cenderung mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.
3. Nepotisme
Nepotisme, atau perbuatan memberikan keuntungan kepada kerabat atau keluarga, bukanlah bentuk kekuatan mental dalam politik. Sebaliknya, nepotisme mencerminkan kekurangmampuan dalam memilih kandidat berdasarkan kualifikasi dan merit mereka, dan lebih mementingkan hubungan kekeluargaan.
4. Populisme
Populisme, yaitu strategi politik yang berusaha menarik simpati rakyat dengan mengusung isu-isu populer, bukanlah bentuk kekuatan mental. Kekuatan mental melibatkan stabilitas emosional, integritas, dan kemauan untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat, bukan hanya mengikuti apa yang populer atau diinginkan oleh massa.
Dalam menjalankan roda pemerintahan dan politik sebuah bangsa, termasuk Indonesia, kekuatan mental yang sebenarnya sangatlah diperlukan. Kekuatan mental tersebut meliputi kemampuan untuk bertahan dalam tekanan, membuat keputusan-keputusan penting, berintegritas, dan memahami bahwa kepentingan umum harus selalu diutamakan. Dengan begitu, Indonesia dapat terus maju dan berkembang sebagai bangsa yang demokratis, sembari mendukung kesejahteraan rakyatnya.
