Wawasan Nusantara, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Archipelagic Outlook, merupakan konsep geopolitik Indonesia yang menekankan pada prinsip kesatuan politik antara pulau-pulau yang ada di wilayah negara tersebut. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa seluruh bagian wilayah Indonesia—baik daratan, lautan, ataupun ruang udara di atasnya—merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Namun, terdapat beberapa kondisi atau sikap yang tidak mencerminkan perwujudan Wawasan Nusantara sebagai kesatuan politik. Dalam artikel ini, akan dijabarkan beberapa hal yang bukan merupakan manifestasi dari prinsip-perinsip Wawasan Nusantara tersebut.
1. Diskriminasi Regional
Prinsip dari Wawasan Nusantara adalah kesamaan hak dan kewajiban antara setiap wilayah. Jika ada diskriminasi yang dilakukan terhadap suatu wilayah, misalnya dalam hal alokasi anggaran, fasilitas publik, atau penentuan kebijakan, maka itu bukan perwujudan dari Wawasan Nusantara.
2. Pertentangan Antara Pusat dan Daerah
Konflik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga bukan perwujudan dari Wawasan Nusantara. Prinsip dasar konsep ini adalah kerjasama dan sinergi antar wilayah dalam rangka mewujudkan tujuan bersama.
3. Kurangnya Perlindungan Terhadap Wilayah Perbatasan
Salah satu aspek penting dalam Wawasan Nusantara adalah perlindungan terhadap wilayah-wilayah paling ujung dari Indonesia. Jika wilayah perbatasan tidak diperhatikan keamanannya, maka ini juga bukan perwujudan dari Wawasan Nusantara.
4. Egoisme Regional
Prinsip dasar dalam konsep Wawasan Nusantara adalah persatuan dan kerjasama. Oleh karena itu, sikap egoisme regional, dimana suatu wilayah hanya mementingkan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan wilayah lain, sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh Wawasan Nusantara.
5. Kerusakan Lingkungan
Kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai belahan wilayah Indonesia, dapat membahayakan integritas Nusantara. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa menjadi ancaman bagi keberlanjutan Nusantara sebagai kesatuan politik.
Kesimpulannya, oleh sebab itu, penting bagi setiap lapisan masyarakat dan pemerintah untuk senantiasa menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam Wawasan Nusantara. Prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” harus benar-benar diwujudkan dalam setiap tindakan dan kebijakan, agar Wawasan Nusantara dapat terus dipertahankan sebagai pijakan utama dalam menjaga kesatuan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
