Budi, dengan posisi pentingnya sebagai staf di Kementerian yang membidangi regulasi e-commerce, terlibat dalam perubahan signifikan terhadap tata kelola perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce di Indonesia. Dengan berbagai perubahan yang sedang berkembang dan tantangan baru yang muncul, upaya peningkatan tata kelola e-commerce menjadi semakin penting.
Tugas baru yang diemban Budi merupakan pembuktian akan besarnya peran pemerintah dalam menjaga dinamika di dunia perdagangan elektronik. Penugasan yang diberikan kepada Budi oleh atasannya ini, yakni menjadi anggota tim lintas kementerian untuk membahas peraturan e-commerce, menggarisbawahi fungsi pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam peraturan dan pengawasan aktivitas e-commerce.
Kewenangan pemerintah dalam menyusun regulasi e-commerce ini merupakan bentuk dari jurisdiksi preskriptif. Dimana, dalam hukum internasional, jurisdiksi preskriptif memberikan hak kepada negara untuk membuat aturan dan hukum yang berlaku untuk individu, korporasi, atau kegiatan tertentu, baik dalam wilayah yurisdiksinya atau bahkan di luar yurisdiksinya kadang-kadang.
Rencana pengesahan dan pengundangan peraturan baru ini pada pertengahan tahun 2021 menggambarkan upaya keras pemerintah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk e-commerce dan melindungi semua pihak yang terlibat didalamnya.
Dalam konteks pelaku usaha yang memperoleh sanksi administrasi berupa pencabutan izin akibat melanggar regulasi e-commerce, ini merupakan contoh dari jurisdiksi penegakan. Jurisdiksi penegakan adalah kewenangan yang dimiliki oleh sebuah negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri terhadap subjek hukum baik itu warga negara maupun asing yang melakukan pelanggaran hukum.
Jelas bahwa keberhasilan e-commerce dan implikasinya pada keberlanjutan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, terikat erat dengan kualitas dan efektivitas aturan yang dipertimbangkan dan diterapkan oleh pemerintah.
Jadi, jawabannya apa? Bentuk jurisdiksi yang diterapkan pemerintah dalam menyusun regulasi e-commerce adalah jurisdiksi preskriptif. Sedangkan dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan e-commerce, bentuk jurisdiksi yang dipakai adalah jurisdiksi penegakan.
