E-commerce atau perdagangan elektronik telah berkembang pesat di seluruh dunia. Dalam menjalankannya, pelaku usaha tentu harus mematuhi regulasi-regulasi yang berlaku demi menjaga kepercayaan konsumen dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Namun, jika terjadi pelanggaran dari pelaku usaha terhadap regulasi e-commerce, pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Lalu, bentuk dari jurisdiksi apakah kewenangan pemerintah untuk memberiksan sanksi tersebut? Artikel ini akan mencoba mengulas mengenai hal tersebut.
Pengertian jurisdiksi secara umum adalah kewenangan atau yurisdiksi hukum yang dimiliki negara untuk mengatur dan menegakkan hukum di wilayahnya. Jurisdiksi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu jurisdiksi umum, jurisdiksi khusus, jurisdiksi teritorial, dan jurisdiksi ekstrateritorial. Pada kasus pelaku usaha yang melanggar regulasi e-commerce dan diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, mereka jatuh di bawah kewenangan jurisdiksi umum serta jurisdiksi teritorial.
Jurisdiksi Umum
Jurisdiksi umum merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga atau instansi pemerintahan untuk dapat mengadili dan menyelenggarakan tata usaha negara yang berkaitan dengan semua bidang hukum, termasuk di dalamnya adalah penerapan dan penegakan regulasi e-commerce. Lembaga seperti otoritas perlindungan konsumen dan badan pengawas perdagangan berwenang untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi e-commerce.
Jurisdiksi Teritorial
Jurisdiksi teritorial adalah kewenangan negara dalam mengatur dan menegakkan hukum di wilayahnya, termasuk dalam hal ini, penerapan dan penegakan hukum e-commerce. Sesuai dengan prinsip kedaulatan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan e-commerce di dalam wilayah negaranya masing-masing. Jika terdapat pelanggaran, pemerintah berwenang memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Dalam konteks e-commerce, pemerintah memiliki kewenangan atas para pelaku usaha yang beroperasi di wilayahnya. Oleh karena itu, jika pelaku usaha melanggar regulasi yang ada, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas, seperti pencabutan izin. Pencabutan izin adalah langkah yang diambil pemerintah sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi e-commerce. Selain pencabutan izin, sanksi lain yang bisa diberikan meliputi denda, pembekuan kegiatan usaha, dan penutupan perusahaan.
Jadi, jawabannya apa? Dalam hal pelaku usaha memperoleh sanksi administrasi berupa pencabutan izin akibat melanggar regulasi e-commerce, bentuk dari jurisdiksi yang menjadi kewenangan pemerintah untuk memberiksan sanksi tersebut adalah jurisdiksi umum dan jurisdiksi teritorial, yang mencakup lembaga atau instansi pemerintahan yang mengadili dan menyelenggarakan tata usaha negara serta negara yang berwenang mengatur dan menegakkan hukum di wilayahnya.
