Pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai berbagai program pemerintah. Dua sumber pendapatan utama dalam sistem perpajakan adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pajak yang efektif dan adil sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memastikan kontribusi yang merata dari warga negara.
Belakangan ini, kasus kecurangan pembayaran pajak seperti yang terjadi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melawan Direktur Operasional PT DC, RW, menarik perhatian. RW dinyatakan bersalah karena melakukan kecurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan faktur pajak tidak sah. Pengadilan ini menjatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 20,5 miliar, dua kali jumlah kerugian negara.
Kecurangan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap sumber penerimaan negara, termasuk APBN dan APBD. Berikut beberapa dampak yang diakibatkan oleh tindakan kecurangan pembayaran pajak:
- Kerugian Langsung untuk APBN dan APBD
Kecurangan pembayaran pajak mengakibatkan kerugian langsung bagi sumber penerimaan negara. Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai Rp 20,5 miliar, yang seharusnya menjadi pendapatan negara, baik pada tingkat pusat (APBN) maupun daerah (APBD).
- Pengurangan Potensi Pendapatan Masa Depan
Tindakan kecurangan pajak menciptakan preseden buruk dan mengurangi potensi pendapatan masa depan. Wajib pajak lain mungkin terinspirasi untuk melakukan tindakan serupa jika mereka melihat bahwa pelanggaran perpajakan tidak dihukum dengan tegas, sehingga mengurangi penerimaan negara dari sektor-sektor bisnis tertentu.
- Gangguan pada Pelayanan Publik
Penyelidikan, pengadilan, dan penegakan hukum dalam kasus kecurangan perpajakan memerlukan sumber daya dan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hal ini dapat mengganggu pelayanan publik yang seharusnya didanai oleh penerimaan pajak.
- Penegakan Hukum sebagai Deterrent
Vonis tegas terhadap terdakwa dalam kasus perpajakan berfungsi sebagai contoh yang dapat menjadi deterrent bagi pelaku lain yang mungkin merasa tertarik untuk melakukan kecurangan serupa.
Dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pemahaman yang mendalam tentang pajak dan penerapannya dalam konteks APBN dan APBD sangat penting. Kecurangan perpajakan dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, sehingga penegakan hukum dan kebijakan yang bijaksana harus terus diupayakan.
