Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Merupakan Tanda Berlakunya

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan sebuah keputusan penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Keputusan ini, yang diambil oleh Presiden Soekarno, menjadi tanda dimulainya kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pada tulisan ini, kita akan membahas mengapa dekrit ini dianggap sangat penting dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan politik dan sejarah Indonesia.

Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Sebelum dekrit ini dikeluarkan, sistem pemerintahan Indonesia diatur oleh Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang diadopsi pada tahun 1949. Konstitusi ini diterapkan seiring dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil dari perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar). Namun, tidak lama kemudian, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi satu kesatuan negara dengan sebutan Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 1950.

Meski demikian, secara konstitusional, sistem pemerintahan masih mengikuti UUDS 1949, bukan UUD 1945. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam praktik pemerintahan dan usaha pembangunan nasional. Pemerintah serta sistem politik di masa itu sering kali mengalami kebuntuan, dan banyak kebijakan yang tidak optimal.

Pentingnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Menghadapi situasi yang kian mengkhawatirkan, Presiden Soekarno kemudian mengambil keputusan yang cukup berani dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menjadi tanda berlakunya kembali UUD 1945, menggantikan UUDS 1949. Keputusan ini dianggap sangat penting karena:

1. Kembali pada sistem yang lebih sederhana: UUD 1945 lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga diperkirakan dapat memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Mengakhiri kebuntuan politik: Dengan diterapkannya kembali UUD 1945, penguasaan eksekutif dan kebijakan kembali di tangan Presiden, memberikan kebebasan lebih dalam menyusun kebijakan dan membangun negara.
3. Persiapan pemerintahan yang lebih baik: Pergantian UUD menjadi titik awal perbaikan sistem pemerintahan sehingga lebih efektif dan efisien.

Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit ini pun sempat menuai kontroversi dan perdebatan seiring dengan beragam dampak yang ditimbulkannya. Berikut beberapa dampak penting dari dekrit ini:

1. Konsolidasi kekuasaan: Dekrit ini memberikan legitimasi untuk Presiden Soekarno memperkuat kekuasaannya dan memimpin pembangunan secara lebih terpusat.
2. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin: Tidak lama setelah dekrit ini dikeluarkan, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin. Sistem ini mendasarkan diri pada paham Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) sebagai tiga pilar utama dalam sistem politik.
3. Penegasan sikap anti-neokolonialisme dan anti-imperialisme: Dekrit ini menjadi titik awal bagi Indonesia dalam menunjukkan sikap lebih tegas dalam melawan neokolonialisme dan imperialisme yang dirasakan mengancam kedaulatan bangsa.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan salah satu keputusan penting dalam sejarah Indonesia. Meski menuai kontroversi, dekrit ini membawa perubahan yang signifikan dalam perjalan sejarah dan politik, terutama dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan dan menegakkan kedaulatan bangsa.