Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merangkum nilai-nilai penting yang mendefinisikan bangsa ini. Prinsip-prinsip Pancasila meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Sementara itu, demokrasi liberal mengedepankan kebebasan individu dan hak-hak individu sebagai fondasi utama. Banyak orang yang berargumen, demokrasi liberal tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini beberapa alasan kenapa demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
1. Mengedepankan Kebebasan Individu daripada Persatuan
Nilai Pancasila yang menekankan pada persatuan dan kesatuan Indonesia bisa bertentangan dengan model demokrasi liberal yang sangat menekankan pada kebebasan dan hak individu. Dalam konteks demokrasi liberal, kepentingan individu bisa mendahului kepentingan kolektif atau masyarakat secara umum. Hal ini berpotensi memecah belah persatuan dan justru menciptakan jurang antar kelompok atau individu.
2. Tidak Sama Dengan Konsep Keadilan Sosial Pancasila
Prinsip keadilan sosial yang ditekankan dalam Pancasila berbeda dengan konsep keadilan dalam demokrasi liberal. Dalam Pancasila, keadilan sosial adalah tentang distribusi kekayaan dan kebijakan sosial yang merata untuk semua rakyat Indonesia, sementara dalam demokrasi liberal, konsep keadilan lebih berbasis pada hak individu, yang mungkin bisa jadi tidak selalu berujung pada distribusi kekayaan atau akses yang merata.
3. Bisa Bertentangan dengan Prinsip Ketuhanan
Mengacu pada sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia sebagai negara mengakui adanya Tuhan dan agama memiliki peran penting dalam masyarakat. Sementara demokrasi liberal cenderung menyerahkan kepercayaan atau pandangan dunia individu ke dalam ranah pribadi, dan seringkali memisahkan agama dari kehidupan publik.
4. Konsep Kerakyatan yang Berbeda
Pancasila menjunjung tinggi prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, namun demokrasi liberal lebih memandang hubungan antara rakyat dan pemerintah dalam bentuk kontrak sosial, di mana masyarakat dapat mengganti pemimpin jika pemimpin tersebut tidak bertindak sesuai keinginan masyarakat, tanpa harus menjalani proses permusyawaratan terlebih dahulu.
Sebagai penutup, selagi konsep-konsep kunci demokrasi liberal, seperti penekanan pada hak-hak individu dan pemisahan antara agama dan negara, bisa berfungsi dengan baik dalam beberapa konteks, tampaknya mereka tidak selaras dengan nilai-nilai yang tercakup dalam Pancasila. Memahami ini penting bagi kita semua sebagai warga negara untuk merumuskan visi yang lebih baik tentang bagaimana demokrasi seharusnya bekerja di Indonesia.
