Demokrasi Pancasila adalah suatu bentuk demokrasi yang tidak hanya berfokus pada penerapan sistem pemilu yang adil dan menyeluruh, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai luhur dalam budaya dan filsafat Indonesia. Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan, dua elemen penting dalam masyarakat Indonesia yang telah ada sejak dahulu.
Paham Kekeluargaan
Paham kekeluargaan mengandung makna akan keharmonisan, keberlanjutan, dan kasih sayang antaranggota masyarakat. Paham ini merujuk pada kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan persaudaraan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain itu, paham kekeluargaan juga merefleksikan bagaimana masyarakat Indonesia menghargai dan memanfaatkan perbedaan yang ada untuk menguatkan kesatuan dan persatuan.
Kegotongroyongan
Sementara itu, prinsip kegotongroyongan mengingatkan kita akan arti penting kerjasama dan partisipasi aktif semua elemen masyarakat dalam membangun bangsa. Kegotongroyongan adalah bentuk pengembangan dari sikap kekeluargaan yang selalu mengedepankan prinsip pengorbanan, saling membantu, dan saling melengkapi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tradisi ini telah terbina sejak zaman dahulu dan menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.
Pemodelan demokrasi dengan paham kekeluargaan dan kegotongroyongan, seperti dalam Demokrasi Pancasila, tentu sangat relevan dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dalam paham kekeluargaan dan kegotongroyongan mencakup persamaan hak, keterbukaan, toleransi, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman.
Demokrasi Pancasila, dengan paham kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai dasar, memberikan implementasi nyata demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ini bukan hanya sekedar pilihan politik, namun lebih pada aktualisasi nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi, jawabannya apa? Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa dalam setiap proses pembangunan. Dengan penerapan kedua paham ini diharapkan, proses demokrasi di Indonesia bisa lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.
