Demokrasi adalah sebuah konsep pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat, dan pada tahun 1959 sampai 1966, Indonesia menjalani periode penting dalam sejarah budaya demokrasinya.
Periode ini dimulai dengan Presiden Soekarno mengekspresikan sebuah sistem politik baru yang dikenal sebagai “Demokrasi Terpimpin” pada tahun 1959. Pendekatan ini merupakan tanggapan terhadap permasalahan yang muncul selama periode demokrasi liberal (1950-1959), yang dianggap kurang efektif dan stabil.
Dekrit Presiden Tahun 1959
Pada tahun 1959, Presiden Soekarno menyatakan Dekrit Presiden, yang menjadi tonggak awal Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini membatalkan konstitusi sementara dan mengembalikan Konstitusi 1945 yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden. Seiring waktu, ini menjadi sebuah perubahan yang penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Demokrasi Terpimpin 1959-1966
Demokrasi Terpimpin berusaha menjembatani dua kekuatan besar di Indonesia waktu itu, yaitu komunis dan militer. Presiden Soekarno percaya bahwa dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, demokrasi harus dapat mencakup berbagai ideologi politik dan etnis.
Sistem ini kurang lebih berhasil dalam menjaga stabilitas politik selama beberapa tahun, namun kemudian negara mulai mengalami tekanan ekonomi dan politik yang signifikan. Dukungan untuk PKI (Partai Komunis Indonesia) memicu pertentangan keras dari militer dan konflik ini mencapai puncaknya pada G30S/PKI pada tahun 1965.
Akhir Periode Demokrasi Terpimpin
Akhir dari periode Demokrasi Terpimpin ditandai dengan Supersemar pada 11 Maret 1966. Dokumen tersebut diserahkan oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Suharto di tengah tekanan politik dan sosial yang kuat, dan memberikan transfer kekuasaan yang signifikan kepada Suharto. Ini menandai berakhirnya Demokrasi Terpimpin dan dimulainya periode Orde Baru.
Penutup
Periode 1959-1966 adalah periode penting dalam sejarah budaya demokrasi di Indonesia. Meski dibalik periode Demokrasi Terpimpin ada berbagai isu dan konflik, namun era tersebut tetap menjadi bagian penting dari tapestry politik Indonesia dan menjadi dasar demokrasi modern di negeri ini. Dengan memahami periode tersebut, kita dapat belajar dari sejarah dan terus memperkuat dan memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
