KPK, atau Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang didirikan dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas korupsi di negeri ini. Meski memiliki fokus pada pemberantasan korupsi, penting untuk dipahami bahwa KPK tidak didirikan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga negara yang telah ada sebelumnya. Mari kita jelaskan maksud dari pernyataan ini lebih lanjut.
Tujuan utama pembentukan KPK adalah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, yang menjadi tantangan berat bagi berbagai lembaga penegak hukum yang ada sejak lama. Sebelum adanya KPK, tugas pemberantasan korupsi berada di bawah tanggung jawab beberapa lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan pengadilan. Masing-masing lembaga ini telah memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi.
Kemunculan KPK tidak dimaksudkan untuk mengabaikan atau mereduksi peran dan fungsi lembaga-lembaga tersebut, melainkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara lebih fokus dan terintegrasi. Dengan kata lain, KPK menjadi pelengkap bagi lembaga hukum yang telah ada. KPK memiliki keistimewaan dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi berdasarkan UU KPK dan UU Tipikor, memberinya peningkatan efisiensi dan spesialisasi dalam menangani korupsi, yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga lain.
Selain itu, KPK juga memiliki peran dalam koordinasi dan supervisi atas lembaga-lembaga lainnya dalam hal pemberantasan korupsi. Hal ini jelas mencerminkan bahwa KPK bukan materi pengganti tapi pelengkap dan peningkatan pengawasan dalam sistem penegakan hukum yang ada. Sejauh ini, KPK telah menunjukkan peran pentingnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan berbagai kasus besar yang berhasil diungkap dan dituntaskan.
Oleh karena itu, pernyataan bahwa KPK didirikan bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga negara yang telah ada sebelumnya, sejatinya adalah penegasan bahwa KPK diharapkan mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam usaha bersama memberantas korupsi di Indonesia. Kesimpulannya, KPK menjadi bagian penting dari sistem penegakan hukum di negeri ini, bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai kekuatan tambahan dalam kendali korupsi.
