Kabinet Wilopo merupakan kabinet pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo yang mulai menjalankan tugasnya pada 3 April 1953. Kabinet ini, sempat menjadi pemerintahi yang berjalan cukup singkat, harus mengakhiri masa tugasnya lebih cepat akibat terjadinya peristiwa yang mengguncang pemerintahan saat itu.
Latar Belakang Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo merupakan kabinet ke-9 yang dihasilkan oleh konstitusi Republik Indonesia. Kabinet ini terdiri dari para menteri yang berasal dari berbagai partai politik seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pada masa kepemimpinan Wilopo, negara ini sedang berjuang untuk merintis pembangunan ekonomi dan sosial pasca berakhirnya perang kemerdekaan.
Peristiwa yang Mengakhiri Masa Tugas Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, salah satunya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1953. Peristiwa tersebut adalah pemogokan para Pekerja Perkebunan yang terjadi di Sumatera Utara. Unjuk rasa ini meluas dan berubah menjadi pemogokan besar-besaran yang melibatkan sekitar 60.000 pekerja perkebunan yang menuntut peningkatan upah dan perbaikan kondisi kerja.
Pemogokan ini menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan. Puncaknya, saat pemogokan berlangsung, beberapa pengepungan dan penyerangan terhadap perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan Belanda dan Inggris terjadi. Keadaan ini mengancam keamanan dan ketertiban umum serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Wilopo.
Selain itu, kabinet Wilopo dianggap gagal dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan inflasi yang saat itu semakin memburuk. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak tinggi dan situasi politik pun semakin tidak stabil. Ketidakpuasan masyarakat pun semakin menjadi-jadi.
Akhir Kabinet Wilopo dan Kabinet Berikutnya
Kondisi politik yang tidak stabil ini memaksa Presiden Soekarno untuk mengambil langkah tegas. Pada tanggal 24 Juli 1953, Presiden Soekarno mengangkat Letnan Jenderal TNI A.H. Nasution sebagai penjabat perdana menteri menggantikan Wilopo. Pembentukan Kabinet baru ini, yang dikenal sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo, diharapkan bisa lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Namun, pada akhirnya Kabinet Ali Sastroamidjojo juga mengalami kesulitan dan tantangan yang hampir sama. Proses pencapaian kesejahteraan rakyat Indonesia pada masa itu masih panjang dan perlu dukungan yang kuat dari seluruh rakyat dan penyelenggara negara.
