Indonesia yang strategis dan kaya akan sumber daya alam memang telah lama menjadi incaran berbagai negara kuat, termasuk Amerika Serikat. Pada masa kabinet demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami perubahan sikap politik luar negerinya. Banyak pihak menganggap bahwa kebijakan pemerintah Indonesia saat itu lebih cenderung kepada Blok Barat, terutama Amerika. Pernyataan ini seiring dengan adanya kasus bantuan ekonomi dan persenjataan militer Amerika yang disalurkan ke Indonesia.
“Pembelian” Politik Luar Negeri Indonesia
Bantuan ekonomi dan persenjataan militer dari Amerika ke Indonesia bisa dilihat sebagai salah satu bentuk “pembelian” politik luar negeri. Tujuan dari pemberian bantuan tersebut adalah untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia agar lebih sejalan dengan kepentingan Amerika dan blok Barat. Sebagai contoh, Indonesia menjadi salah satu negara terbesar penerima bantuan ekonomi Amerika pada era 1960-an.
Sementara itu, bantuan militer menjadi elemen penting dalam hubungan kedua negara. Amerika menyalurkan bantuan persenjataan militer ke Indonesia dalam rangka membendung pengaruh komunisme di wilayah Asia Tenggara. Melalui bantuan ini, Amerika berusaha menjaga Indonesia tetap berada di bawah pengaruh Blok Barat.
Tuduhan terhadap Pemerintah Indonesia
Bantuan yang disalurkan Amerika tersebut kemudian menimbulkan pengaruh besar terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia. Ada tuduhan bahwa politik luar negeri Indonesia lebih cenderung ke Blok Barat dibanding Blok Timur atau non-blok. Tuduhan ini muncul karena banyak kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan kepentingan nasional Indonesia sendiri.
Sebagai contoh, penandatanganan Perjanjian GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi Internasional Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia). Kedua lembaga ini dikendalikan oleh Blok Barat dan membuat Indonesia terikat dengan berbagai kebijakan ekonomi yang dinilai merugikan.
Kesimpulan
Melihat dari berbagai bukti dan peristiwa, tuduhan bahwa politik luar negeri Indonesia lebih cenderung ke Blok Barat pada masa kabinet demokrasi terpimpin bukanlah sesuatu yang tanpa alasan. Namun, sebaiknya hal ini dipandang sebagai bagian dari dinamika politik luar negeri Indonesia yang cenderung berubah-ubah sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi internasional.
