Pancasila, yang menjadi fondasi negara Indonesia, berfungsi sebagai dasar moral dan etika yang memandu serta membentuk norma-norma dalam masyarakat. Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang beradab, demokratis, dan memperjuangkan kesejahteraan umum. Namun, kebijakan-kebijakan tertentu yang diterapkan oleh pemerintah bisa saja tanpa disadari, berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa. Kebijakan ini bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila yang berkomitmen terhadap persatuan dan kesatuan.
Kebijakan Diskriminatif
Kebijakan yang diskriminatif dapat menjadi salah satu kebijakan yang memicu disintegrasi. Contoh praktis bisa dilihat dalam kebijakan yang didasarkan pada aspek seperti suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Masyarakat yang merasa didiskriminasi bisa berpotensi membangun sentimen negatif terhadap negara atau kelompok lain, yang kemudian berujung pada disintegrasi bangsa.
Kebijakan Sentralistis
Kebijakan sentralistik, di mana pusat pemerintahan mengambil peran besar dalam mengatur dan menentukan segala sesuatu, bisa berpotensi menimbulkan rasa tidak puas dan alienasi pada daerah-daerah yang merasa kurang mendapatkan hak dan kesejahteraannya. Hal ini bertentangan dengan sila ke-4 Pancasila, yang mengemban prinsip demokrasi dan keadilan sosial.
Kebijakan Ekonomi yang Tidak Adil
Kebijakan ekonomi yang condong pada kelompok atau daerah tertentu berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan menjadi benih disintegrasi bangsa. Hal ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Kebijakan dalam Bidang Hukum
Kebijakan dalam bidang hukum yang tidak adil atau bahkan koruptif, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan secara tidak langsung bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Penegakan hukum yang adil dan berkualitas sangat penting sebagai bentuk aktualisasi sila ke-2 Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.
Sebagai upaya pencegahan dan solusi, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan introspeksi diri terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan. Tidak ada kebijakan yang sempurna, namun dengan menerapkan Pancasila sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan, potensi disintegrasi bangsa dapat diminimalisir. Kesadaran dan komitmen untuk mengedepankan semangat damai, demokratis, dan keadilan sosial yang berlandaskan Pancasila adalah kunci dalam membentuk kebijakan yang seimbang dan adil untuk semua lapisan masyarakat.
