Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami berbagai tantangan politik dan militer. Salah satu tantangan yang cukup signifikan adalah hubungan dan perbedaan pendapat antara faksi yang berbeda dalam pemerintahan baru tersebut. Pada zaman itu, dua faksi penting adalah kelompok komunis yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, dan Kabinet Hatta, grup nasionalis konservatif yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.
Amir Syarifuddin, seorang politikus dan mantan wartawan, adalah pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa itu. Ia dikenal dengan pandangan politiknya yang radikal dan dedikasinya yang kuat pada ajaran Marx dan Lenin. Dalam hal ini, kelompoknya sangat menentang keras program Kabinet Hatta yang berkaitan dengan pengurangan jumlah pasukan TNI karena berbagai alasan.
Pertama dan terutama, PKI dan Amir Syarifuddin percaya bahwa pengurangan jumlah pasukan TNI pada waktu itu adalah tindakan yang mengkhianati perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bagi mereka, TNI adalah simbol dari kedaulatan dan ketahanan Indonesia dalam menghadapi tekanan dan ancaman dari luar. PKI berpandangan bahwa jika kekuatan TNI dikurangi, Indonesia akan menjadi rentan terhadap intervensi dan eksploitasi dari kekuatan asing.
Kedua, ada pandangan ideologis yang mendasari penolakan Amir Syarifuddin dan PKI terhadap rencana pengurangan jumlah pasukan TNI. Bagi mereka, TNI adalah bastion dan alat kekuatan proletariat dalam menghadapi borjuis dan kapitalis. Dengan demikian, mereka melihat setiap upaya pengurangan pasukan TNI sebagai upaya merusak kekuatan kelas pekerja dan menguntungkan golongan borjuis.
Selain itu, Amir Syarifuddin dan PKI juga khawatir bahwa pengurangan pasukan TNI akan menghasilkan pencemaran kekuatan politik. PKI pada waktu itu memiliki pengaruh yang signifikan dalam TNI, dan pengurangan pasukan dapat mengurangi kekuatan mereka.
Dengan alasan-alasan tersebut, Amir Syarifuddin dan kelompok Komunis yang dipimpinnya menentang keras program Kabinet Hatta yang berkaitan dengan pengurangan jumlah pasukan TNI. Konflik ini mencerminkan dinamika politik yang rumit pada masa awal kemerdekaan Indonesia, di mana berbagai faksi politik berjibaku untuk mengarahkan nasib dan arah negara. Dalam hal ini, benturan antara kelompok komunis Amir Syarifuddin dan Kabinet Hatta adalah pengejawantahan penting dari konflik tersebut.
