Demokrasi adalah landasan bagi kebebasan berekspresi dan pers. Kemerdekaan pers mencerminkan pengejawantahan kebebasan mengeluarkan pendapat, sebuah hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini menjadi dasar penting bagi perkembangan kepublikan dan diatur secara rinci dalam undang-undang tentang pers.
Undang-undang tentang pers adalah seperangkat hukum yang berfungsi melindungi pers dan jurnalis. Tujuannya adalah memastikan bahwa pers dapat melaksanakan perannya secara bebas dan independen, serta dapat memberikan informasi kepada publik tanpa penekanan oleh pihak manapun. Ini meliputi perlindungan terhadap sensor, tekanan politik, dan intimidasi serta ancaman hukum atau kekerasan fisik.
Di Indonesia, Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 adalah undang-undang yang mengatur tentang kebebasan pers dan jurnalistik. Dalam undang-undang ini, kebebasan pers dinyatakan sebagai Hak Asasi Manusia yang meliputi kebebasan memiliki, mendirikan, dan mengelola lembaga pers. Selain itu, hak ini juga meliputi kegiatan merancang, memproduksi, dan menyebarkan makalah, termasuk juga hak memperoleh, mencari, dan memberikan informasi.
Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis dan menyatakan bahwa pemerintah tidak berhak melakukan sensor atas materi pemberitaan. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya etika jurnalistik, mengharuskan penerbitan berita yang akurat, berimbang, dan jujur.
Dalam konteks internasional, prinsip kemerdekaan pers ini juga tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (Pasal 19) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 19). Kedua karya hukum internasional ini menekankan hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa mengenal batas.
Namun, ada tantangan dan batasan. Meski hukum ini penting, memastikan penerapannya dalam praktik sering kali adalah tantangan besar. Sensor, tekanan, dan intimidasi masih muncul dalam berbagai bentuk, dan pers terus berjuang untuk menjaga independensinya. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap negara untuk terus mengupayakan kemerdekaan pers.
Jadi, jawabannya apa? Kemerdekaan pers merupakan pengejawantahan kebebasan mengeluarkan pendapat yang nyata di dalam undang-undang tentang pers, yang melindungi hak para jurnalis dan lembaga pers untuk beroperasi tanpa penekanan atau sensor. Meski demikian, menegakkan hukum ini dan memastikan independensi pers adalah tantangan yang berkelanjutan. Kebebasan pers adalah hak esensial dalam masyarakat demokratis dan harus terus dilindungi dan dipromosikan.
