Dalam upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan, adil, dan objektif, sebuah lembaga dibentuk khusus untuk memantau dan memastikan hakim dan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan mematuhi kode etik dan menjaga kehormatan dan keluhuran posisinya. Lebih penting lagi, lembaga ini bertindak sebagai benteng penjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan kita.
Lembaga ini adalah Majelis Kehormatan Hakim Di Indonesia, yang berperan penting membuat peradilan di negara ini bermartabat dan dipercaya oleh masyarakat. Majelis Kehormatan ini bekerja berdasarkan hukum dan aturan yang telah ditetapkan, termasuk UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perilaku hakim, baik di pengadilan umum maupun di pengadilan khusus.
Lembaga ini memegang teguh prinsip bahwa hakim harus memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditetapkan. Menunjukkan integritas, netralitas, transparansi, profesionalisme, dan dedikasi kepada peradilan merupakan syarat mutlak yang harus dipatuhi oleh setiap hakim. Lembaga ini akan melakukan penilaian dan pengawasan yang ketat untuk memastikan hakim memenuhi prinsip tersebut.
Majelis Kehormatan Hakim berfungsi sebagai pemeriksa perilaku hakim. Apabila ada laporan atau indikasi bahwa seorang hakim telah melanggar kode etik atau tidak menjaga keluhuran dan kehormatannya, majelis akan melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan bukti yang cukup, lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.
Sanksi ini bisa berupa teguran, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai hakim. Dengan memiliki wewenang ini, lembaga ini berfungsi sebagai pengawas dan penegak kode etik peradilan.
Melalui tugas dan wewenang yang dimilikinya, Majelis Kehormatan Hakim berperan aktif dalam menjaga kehormatan dan keluhuran hakim serta penegakan kode etik peradilan. Keberadaannya memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa peradilan di Indonesia berlangsung secara adil dan objektif serta terbebas dari praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Jadi, jawabannya apa? Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim serta penegak kode etik peradilan adalah Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia. Siap memantau dan menjaga agar setiap hakim melakukan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.
