Kerjasama internasional telah menjadi hal yang umum di era globalisasi saat ini. Hampir setiap isu yang melintasi batas negara dapat diatasi dengan lebih efisien dan efektif melalui kerja sama internasional. Salah satu bidang yang sering melibatkan kerjasama internasional adalah politik. Dalam konteks ini, sistem hukum internasional memiliki peranan penting. Akan tetapi, mengapa kerjasama internasional di bidang politik harus mengacu pada sistem hukum internasional? Mari kita telusuri lebih lanjut.
Hukum Internasional sebagai Pedoman
Sistem hukum internasional merupakan seperangkat norma dan aturan yang ditetapkan oleh komunitas internasional dan diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. Sistem ini bertujuan untuk mengatur hubungan antar negara dan memberikan pedoman bagi negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di panggung internasional.
Kerjasama internasional di bidang politik, seperti ditemui dalam forum dan organisasi seperti PBB atau ASEAN, seringkali melibatkan pembahasan isu yang kompleks dan sensitif. Mereka dapat berkaitan dengan isu ketenagakerjaan, migrasi, perdagangan, atau bahkan konflik bersenjata. Oleh karena itu, penting bagi kerjasama ini untuk mengacu pada hukum internasional sebagai panduan dalam mengambil keputusan dan tindakan.
Menjamin Keadilan dan Keberlanjutan
Selaras dengan prinsip kedaulatan negara, setiap negara memiliki kebebasan dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan nasionalnya. Namun, dalam konteks internasional, kebijakan sebuah negara seringkali berdampak langsung pada negara lain. Oleh karena itu, sistem hukum internasional dianggap perlu dalam kerjasama internasional untuk menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara-negara besar.
Sistem hukum internasional juga jelas penting dalam menjaga keberlanjutan kerjasama internasional. Dengan adanya penegakan hukum internasional, setiap negara dapat merasa aman bahwa partisipasinya dalam kerjasama ini diatur dan dilindungi oleh hukum.
Membantu Penyelesaian Konflik
Kerjasama internasional seringkali mendapatkan tantangan berupa konflik kepentingan antara negara anggota. Dalam hal ini, sistem hukum internasional berfungsi sebagai sarana netral dalam menyelesaikan perbedaan dan konflik ini. Dengan demikian, kerjasama internasional dapat berlangsung dengan lancar dan efektif.
Dengan melihat peranan tersebut, jelaslah bahwa kerjasama internasional di bidang politik harus mengacu pada sistem hukum internasional. Dengan demikian, setiap negara dapat merasakan manfaat dari kerjasama ini dan mencegah timbulnya ketidakadilan dan konflik yang dapat merusak hubungan internasional.
Jadi, jawabannya apa? Kerjasama internasional di bidang politik harus mengacu pada hukum internasional untuk mewujudkan keadilan, keberlanjutan, dan penyelesaian konflik secara efektif dan efisien di arena internasional. Melalui hukum internasional, setiap negara dipastikan memiliki hak dan kewajiban yang sama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan perbedaan dapat diselesaikan secara adil.
